Baru Setahun Masuk Lembaga Pemerintah Non Struktural, Baznas Siak Komitmen Kecilkan Angka Kemiskinan

SIAK - Pelaksanaan rapat kerja daerah (Rakerda) Baznas Provinsi Riau 2017 berlangsung di Kabupaten Siak. Diketahui sejak awal, Baznas Siak telah berkomitmen untuk mengecilkan angka kemiskinan di wilayah kabupaten Siak khususnya kaum muslimin.

Hal itu pun tak ditampik oleh ketua Baznas Provinsi Riau H Yurnal Edward saat temu ramah di Balairung Datuk 4 Suku kediaman Bupati Siak Kamis (7/12/2017) di hadapan para peserta Rakerda Baznas 2017.

"Secara pribadi saya merasa bangga dengan Baznas Kabupaten Siak ini. Visi misinya untuk menuntaskan kemiskinan khususnya yang menimpa kaum muslimin dibuktikannya sejak pertama kali Baznas ada di Siak," kata Yurnal Edward kepada GoRiau.com.

Dikatakan Yurnal, Baznas kini baru berusia 1 tahun menjadi lembaga pemerintah non struktural dan sebelumnya Baznas merupakan Bazda yang masuk organisasi masyarakat. Meski demikian Baznas tetap berkomitmen mengemban tugas dari Allah dan Negara.

"Sesuai dengan visi Baznas Pusat, kami harus bekerja menerapkan tata kelola organisasi yang baik serta menonjolkan profesionalisme transparansi dan akuntabilitas. sehingga kami bisa menjadi Mitra yang baik untuk pemerintah," katanya.

Tentunya untuk mewujudkan visi tersebut kami perlukan dukungan dari pemerintah setempat. Maka dari itu Yurnal juga ingin angkat citra Baznas ini menjadi lembaga partner pemerintahan yang baik dalam menuntaskan kemiskinan.

" Terima kasih kepada Pemkab Siak khususnya Bupati Syamsuar yang telah sudi memfasilitasi Rakerda Baznas Provinsi Riau 2017 untuk menyambut masa kerja 2018 mendatang. Perlu kami sampaikan juga fenomena yang terjadi saat ini di masyarakat adalah ketakutan masyarakat untuk berzakat di Baznas dan masyarakat masih memilih menzakatkan hartanya melalui masjid," tutur Yurnal lagi.

Melalui kerjasama dengan MUI Provinsi Riau, Yurnal berharap MUI bisa menjadi juru bicara dan Mitra Baznaa untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat. Baznas juga memiliki kekuatan hukum dalam pengelolaan zakatnya sehingga akan bekerja profesional jika tidak ingin terseret ke masalah hukum.***