Pemkab Siak Komitmen Meningkatkan Produktivitas Pangan Nasional untuk Kesejahteraan Petani

SIAK - Salah satu fungsi untuk menjalankan program ketahanan pangan di daerah, yaitu melalui penganekaragaman pangan di masyarakat. Terutama lebih mengutamakan potensi daerah atau berbasis sumber daya lokal.

Plt Bupati Siak Alfedri yang mengikuti Jakarta Foof Security Summit (JFSS) ke 4 ini menyebutkan bahwa Kabupaten Siak juga komitmen dalam meningkatkan produktivitas pangan nasional.

"Tentunya hal ini beriringan dengan meningkatkan kesejahteraan para petani sekaligus praktik pertanian yang semakin efesien dan ramah lingkungan," kata Plt Bupati Siak H. Alfedri saat mengikuti JFSS - 4 yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla.

Apalagi, JFSS sejak awal dimaksudkan sebagai wadah sektor swasta, bersama pemerintah, organisasi masyarakat sipil, badan internasional, kalangan akademik dan tentunya para petani, dapat bersinergi meningkatkan produktivitas pangan nasional,

"Selain itu untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, harus ada peran KADIN (Kamar Dagang Industri) melalui Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan, Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan, serta Bidang Kelautan dan Perikanan," kata Alfedri.

Ia juga menjelaskan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyatakan komitmennya mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan sekaligus mensejahterakan para petani selaku aktor utama dalam mencapai ketahanan pangan nasional.

“Pada JFFS yang tahun ini juga menyelaraskan upaya lintas pemangku kepentingan dalam meningkatkan produksi ke skala yang Iebih besar dan menyeluruh hingga ke daerah bisa lebih baik lagi. Apa lagi itu juga menyangkut produksi pangan seperti yang kita lakukan terhadap peningkatan pangan di kabupaten Siak," terang dia.

Masih menurut Alfedri, dukungan pendanaan berkesinambungan dijembatani melalui penerapan skema inovasi pembiayaan yang membuka akses bagi para petani, peternak dan nelayan.

Mereka mendapatkan pemodalan baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Upaya tersebut membutuhkan hadirnya lembaga yang mampu menjalankan peran selaku pendamping dalam pengelolaan produksi dan distribusi hasil pangan. ***