Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
Sepakbola
21 jam yang lalu
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
2
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
Non Olympic
20 jam yang lalu
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
3
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
Kemenpora
22 jam yang lalu
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
4
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
Sepakbola
18 jam yang lalu
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
5
Nyawa Atlet Di Ujung Bantingan (Edisi I)
Non Olympic
21 jam yang lalu
Nyawa Atlet Di Ujung Bantingan (Edisi I)
6
Denlson Junior Siap Hadapi Laga Panas Lawan Persija
Sepakbola
18 jam yang lalu
Denlson Junior Siap Hadapi Laga Panas Lawan Persija
Home  /  Berita  /  Riau

Pemprov Riau Berhasil Pertahankan Predikat Opini WTP untuk Keenam Kalinya

Pemprov Riau Berhasil Pertahankan Predikat Opini WTP untuk Keenam Kalinya
Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi.
Jum'at, 18 Mei 2018 15:23 WIB
Penulis: Ratna Sari Dewi
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sukses mempertahankan laporan keuangan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya berturut-turut.

"Ini merupakan keenam kalinya Pemprov Riau secara berturut-turut berhasil mendapatkan WTP dari tahun 2012. Tentu ini menjadi perhatian bagi Pemprov Riau untuk tetap mempertahankan pencapaian ini," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Jumat (18/5/2018).

Secara resmi, pengumuman predikat opini WTP disampaikan Anggota V BPK RI Ismayatun dalam Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Riau di Gedung DRPD Riau, Jumat tadi.

Ismayatun mengatakan, WTP yang diterima Pemprov Riau tersebut masih terdapat beberapa catatan. Kendati demikian, beberapa catatan itu dianggap tidak memengaruhi BPK RI untuk memberikan opini WTP tersebut, kepada penggunaan keuangan daerah Riau.

Menurut keterangan Ismayatun juga, beberapa catatan yang masih ditemukan dalam laporan keuangan Pemprov Riau tahun 2017, diantaranya soal masih ada alokasi anggaran untuk kegiatan yang bukan kewenangan Pemprov Riau, serta kelebihan kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Riau.

"Kami sangat mengapresiasi dan berharap supaya prestasi Pemprov Riau ini lebih ditingkatkan. Kemudian, diharapkan LHP BPK RI ini untuk selanjutnya dapat ditanggapi oleh Pemprov Riau dan DPRD Riau dalam waktu 60 hari, terhitung hari ini," tandasnya. ***

Kategori:Voli, Riau, PON
wwwwww