Bersatu Bangun SDM dan Perkuat Fondasi Kebangkitan Nasional Indonesia di Era Digital

PEKANBARU - Butir kelima dari Nawacita Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berisi visi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Demikian disampaikan oleh Pelaksanaan Tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim saat upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2018 di Kantor Gubernur Riau, Senin (21/5/2018).

Ia mengatakan, bahwa pada awal tahun ini, visi tersebut mendapat penekanan lebih melalui amanat Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada tahun 2019, melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan melalui pembangunan manusia yang terampil dan terdidik, pemerintah ingin meningkatkan daya saing ekonomi dan secara simultan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

"Kekayaan alam merupakan sumber daya yang terbatas. Butuh segudang prasyarat untuk bisa dieksploitasi, dan selalu ada limit untuk menggenjot pemanfaatannya. Bayangkan jika kita sepenuhnya berhasil membangun sumber daya manusia unggul dari seluruh dari 260-an juta lebih penduduk negeri ini," ungkap Plt Gubri yang membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika RI.

Kebangkitan sumber daya manusia Indonesia secara bersama-sama dan kompak, tanpa terdistraksi oleh godaan-godaan yang kontraproduktif, kata Wan Thamrin akan membawa kepada kejayaan bangsa, selain secara otomatis bagi individu-individunya sendiri.

Oleh sebab itu tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Fondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Dalam Era Digital" dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang sebenarnya jatuh pada tanggal 20 Mei ini harus dimaknai dengan upaya-upaya penyadaran setiap masyarakat Indonesia. Yang mana, meliputi pengembangkan diri dan merebut setiap peluang untuk meningkatkan kapasitas diri yang dibuka oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat sendiri.

"Pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga harus diletakkan dalam konteks pemerataan dalam pengertian kewilayahan, agar bangsa ini bangkit secara bersama-sama dalam kerangka kebangsaan Indonesia," tandasnya. ***