Fahri Hamzah Sarankan Bentuk Pusat Komunikasi Nasional untuk Gempa Lombok

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahari Hamzah menyarankan agar dibentuk pusat komunikasi nasional, untuk menanggulangi gempa Lombok yang terjadi berkali-kali dalam waktu yang berdekatan.

Menurut dia, gempa semacam itu dalam sejarah di Indonesia jarang terjadi, sehingga masyarakat perlu diberikan penjelasan agar masyarakat memiliki kesiapan mental untuk menghadapi bencana-bencana semacam itu.

"Perlu ada pusat komunikasi nasional yang menjelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi. Jangan kita diam-diam, sebab ini akan menimbulkan frustrasi. Dan juga kita sebagai bangsa memakai momentum ini untuk menggalang solidaritas nasional, sehingga bangkitlah Indonesia dalam keadaan seperti ini," papar Fahri usai memberikan sambutan pada rapat penanganan dampak bencana gempa Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Gedung Nusantara II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu mengatakan, gempa Lombok menjadi fenomena yang menarik dalam sejarah Indonesia. Gempa dengan guncangan yang lama, bahkan retakan yang getarannya terus-menerus bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan.

"Masyarakat butuh penjelasan tentang fenomena alam ini. Agar juga diberikan kesiapan mental untuk menghadapi bencana-bencana seperti ini. Jangan diam-diam dan tidak memberi tahu, sehingga muncul stres di masyarakat kita, kita enggak tahu akan menjadi pengungsi sampai kapan," tandas politisi dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Oleh karena itu ia menyarankan, perlu ada pengambilalihan keputusan yang terpusat di Jakarta. Pejabat daerah cukup ditugaskan saja, diberi komando dari pusat.

"Dulu kan pernah ada pengalaman kita seperti di Aceh dan Yogyakarta. Di Yogya itu pakai Inpres kalau tidak salah. Enggak bisa lagi pemdanya kita ajak berpikir, mengingat mereka juga tertimpa musibah," ungkap Fahri.

Ia menjelaskan, jika Pemerintah Pusat tidak bisa menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional, setidaknya kepemimpinan penanganan bencananya diperbaiki, diambil alih oleh orang-orang yang tidak terkena bencana. "Karena kalau kita kasih ke NTB, kan mereka juga kena bencana keluarganya," ujar Fahri Hamzah.***