Pembahasan RAPBD 2019 Dimulai, DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Potensi Pendapatan Daerah

PEKANBARU - DPRD Riau menilai potensi pendapatan daerah selama ini belum mampu digali secara maksimal oleh Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. Hal itu juga membuat pembahasan APBD murni 2019 terkesan lambat.

Disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Kamis, (6/9/2018), sejak awal pembahasan dimulai, beberapa anggota banggar masih mempertanyakan sisi pendapatan yang tidak tergali secara optimal. Seperti pajak air permukaan, dimana besaran pajak ditentukan sendiri oleh perusahaan tersebut, dan lainnya seperti pajak minyak industri.

"Kita banyak potensi, tetapi tidak dioptimalkan, bahkan tidak digali sehingga pajaknya hilang. Contohnya pajak air permukaan, pajak minyak industri dan lain - lain," paparnya.

Noviwaldy pun mengungkapkan, selama ini Bapenda yang seharusnya giat menggali potensi - potensi tersebut, justru seolah menunggu perusahaan atau pihak yang diwajibkan untuk mengatarkan pajaknya ke Bapenda.

"Bapenda itu saya minta, pegawainya yang ada disana, turun kelapangan untuk melihat, mencari, menagih semua yang menjadi potensi itu. Jangan sia - sia jumlah pegawai yang segitu banyaknya," ujar Dedet panggilan Noviwaldy.

Sementara itu, terkait APBD Murni, diperkirakan akan disahkan sebelum 30 November 2018 mendatang. ***