Tak Kunjung Dibayar, DPRD Desak Pusat Segera Bayar DBH Migas Riau

PEKANBARU - DPRD Riau mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, yang mencapai Rp1,9 triliun. Apalagi, saat ini Provinsi Riau tengah mengalami defisit anggaran.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu, Kamis, (6/9/2018). Kordias pun menjelaskan bahwa pihak dewan telah berkali - kali menjemput bola ke Kementrian ESDM dan Kementrian Keuangan untuk menyegerakan pembayaran tersebut.

"Kita sudah semaksimal mungkin, kemarin beberapa kali kita bersama Banggar menjumpai, baik Kementrian ESDM ataupun Kemetrian Keuangan," ujarnya.

"Kita desak agar pemerintah pusat percepat penyaluran tunda bayar tersebut. Kita yakin pemerintah punya skenario terhadap situasi sekarang, seperti nilai tukar dolar yang naik, tetapi kita minta agar pemerintah pusat lebih memperhatikan langkah - langkah kewajiban tunda salur ini," paparnya.

Sementara itu, Kordias menguraikan, APBD 2018 telah tersedot sebanyak sekitar Rp1,2 triliun untuk bantuan hibah. Salah satunya adalah untuk pembangunan Gedung Mapolda dan kejati, ditambah hampir Rp5 triliun untuk belanja langsung mapun tidak langsung.

"Dalam APBD 2018 itu, anggaran kita banyak tersedot ke bantuan hibah, sekitar Rp1,2 triliun, seperti untuk Mapolda dan Kejati. Ada lagi belanja langsung dan tidak langsung hampir Rp5 triliun, banyak tersedot kesana," ujarnya. ***