Fahri Minta Pemerintah Lanjutkan Evakuasi Korban Bencana Sulteng

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masa tanggap darurat penanganan bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) berakhir, Kamis 11 Oktober 2018.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah meminta penanganan bencana Sulteng harus terus berlanjut, seperti ketika menangani gempa bumi dan tsunami di Aceh 2004. Bahkan, Fahri mendorong dibentuk lembaga khusus untuk melakukan rekonstruksi total, termasuk mengembalikan kondisi mental korban bencana.

"Masyarakat harus didampigi apalagi sekarang masyarakat internasional itu datang. Itu harus difasilitasi, diberi lembaga," kata Fahri di gedung parlemen, Jakarta, Senin (8/10).

Dia mengatakan sekarang ini kapal-kapal asing lagi datang memberikan bantuan, termasuk membawa ahli. Karena itu harus ada yang mengoordinasi dan memfasilitasi.

"Beri lembaga khusus dong. Tidak mungkin orang-orang asing datang ke departemen ini, kasih ke departemen itu. Izin sana dan sini, kan tidak mungkin," paparnya.

Menurut Fahri, perlu keseriusan sampai di ujung untuk menangani bencana. "Orang menunggu dan frustasi kalau itu tidak diselesaikan," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah juga berjanji memberikan membantuan uang tunai sebesar Rp 50 juta bagi korban bencana di Lombok sebatas angan. Namun hingga kini bantuan uang itu belum dicairkan oleh Pemerintah.

Menanggapi janji itu, Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah mengakui, Pemerintah sengaja memberikan janji-janji tersebut ke korban bencana dan kemudian didiamkan.

Menurutnya, klaim Pemerintah bahwa mereka sudah mentransfer uang bantuan kepada korban bencana tak benar, karena hingga saat ini warga Lombok yang menjadi korban bencana belum menerima uang sepersen pun. Parahnya, duit yang ada di rekening korban tidak bisa dicairkan berdasarkan perintah dari Pemerintah.

"Ya semua, sampai hari ini juga belum ditransfer, ini saya kan ngomong nggak berani sembarangan. Memang belum kok, duitnya nggak berani dicairin karena nggak boleh sama Pemerintah, ditahan sama bank. Uang tuh udah ada tapi itu sedikit sekali ya, hanya Rp 5000 dari 200-an ribu yang terkena. Bayangkan itu kan nggak seberapanya tapi itu pun nggak cair. Jadi orang frustasi, masih tinggal di tenda, tinggal di tempat yang robek malam-malam masih bocor, apalagi ini hujan ya," jelasnya.

Dengan kondisi seperti ini, masyarakat yang berada di tenda pengungsian akan frustasi hingga terkena penyakit.

"Hujan itu menyapu semua tenda dan lapangan yang ada. Sebentar lagi orang kena penyakit, frustrasi. Tapi Pemerintah sudah bikin show, Pak Jokowi sudah penutupan Asian Games disana, bawa orang di belakang seolah Pemerintah bersama rakyat ya kan. Kata pelawak, prêt, itu kata pelawak, bukan kata saya. Makanya selesaikan dong sampai tuntas. Cairkan uang itu apa susahnya, masak untuk pesta IMF kita cairkan Rp 1 triliun, masak 5 juta perak, 50 juta perak nggak dicairin," ucapnya.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) juga mengklaim, jika Pemerintah yang melarang Bank untuk tidak mencairkan uang ke korban bencana di Lombok.

"Pemerintah lah. Itu kalau ada instruksi ke bank suruh buka, ya udah mengalir, siapa yang nahan, ya Pemerintah lah," tegasnya. ***