Ini Pandangan Umum Fraksi DPRD Bengkalis Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Bengkalis 2019

BENGKALIS - Selepas menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Bustami HY memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Bengkalis, Senin (12/11/2018) malam.

Rapat yang dimulai pukul 21.30 WIB tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis Kaderismanto dan dihadiri 29 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Juru bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional Ita Azmi, menyampaikan pandangan fraksi  yang meminta kepada Pemkab Bengkalis untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai program unggulan dan program kerja yang menjadi skala prioritas untuk meningkatkan mutu Negeri Junjungan.

Selanjutnya juru bicara dari Fraksi Partai Golongan Karya Mus Mulyadi meminta kepada Pemkab Bengkalis untuk melaksanakan proses pelelangan tepat waktu dan meningkatkan pengawasan agar sesuai mutu. Kemudian tentang pelayanan publik dengan menganggarkan kembali anggaran pendidikan dan penganggaran insentif 12 bulan bagi ASN.

Kemudian juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H. Abi Bahrun meminta program pembangunan dan infrastruktur yang merata. Kemudian memperhatikan program pengembangan kualiatas pendidikan, kesejahteraan guru, infrastruktur sekolah. Kemudian meminta perhatian khusus untuk bidang pelayanan di Disdukcapil, RSUD, dan Dinas Sosial.

Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P Febriza Luwu, yang meminta klarifikasi mengenai keterlambatan pembahasan RAPBD. Fraksi ini juga meminta perbanyak kegiatan reguler jalan poros, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian jalan lingkar Duri sampai ke terminal.

Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrat Sukadi mengatakan APBD harus bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan yang harus berpegang teguh pada prinisip efesiensi, efektivitas ekonomi tepat sasaran. Sebaiknya ada penyelarasan asumsi dengan pusat.

Selanjutnya perwakilan juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra Eddy Budianto meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis fokus pada 6 poros program kerja pembangunan. Dan juru bicara dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan Leonardus Marbun meminta Pemkab Bengkalis untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan semaksimal mungkin APBD dengan melakukan terobosan priotas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dari 7 Pandangan Umum yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut, semuanya setuju Ranperda APBD Tahun 2019  untuk dapat dibahas ke tahap selanjutnya.

Pada kesempatan itu Sekda mengucapkan terima kasih semoga kerjasama yang baik ini akan terus dapat kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.

“Atas semua saran dan pendapat yang telah diberikan dari fraksi-fraksi, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sekali lagi terima kasih, untuk itu kiranya dapat dikoordinasikan lebih lanjut agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan baik”, pungkasnya.

Sidang penyampaian pandangan fraksi tersebut selesai sekitar pukul 23.30 WIB dan rencananya hari ini, Selasa (13/11), agenda akan dilanjutkan dengan jawaban Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pandangan tiap fraksi. ***