Dibahas Siang Malam, APBD Kuansing 2019 Sah Tepat Waktu

TELUKKUANTAN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tahun anggaran 2019 akhirnya sah sebelum November berakhir. Sahnya APBD 2019 tak terlepas dari kerja keras dan kerjasama antara DPRD Kuansing dan TAPD Kuansing.

Pembahasan RAPBD 2019 memang sedikit terlambat. Jika mengacu pada Permendagri nomor 38 tahun 2018, KUA-PPAS harus sudah masuk pada minggu kedua Juli 2018. Sedangkan APBD 2019 harus sudah sah sebelum 1 Desember 2018.

Agar tepat waktu, DPRD bersama TAPD Kuansing bekerja siang malam. Setelah melalui tahapan, akhirnya DPRD mengesahkan APBD 2017 senilai Rp1,27 triliun lebih.

Pada sidang yang dipimpin Andi Putra, SH, MH selaku Ketua DPRD Kuansing bersama Wakil Ketua I dan II, Sardioyono dan Alhamra, DPRD memberikan beberapa pandangan soal RAPBD 2019.

Pendapat akhir DPRD Kuansing disampaikan oleh Musliadi atau yang biasa dipanggil Cak Mus.

DPRD meminta bupati untuk tegas kepada TAPD terkait penyusunan KUA-PPAS 2019. Tentunya, dengan mengacu pada Permendagri 38 tahun 2018.

"Seharusnya sudah masuk pada minggu kedua Juli. Tapi, yang terjadi pada pertengahan September. Akibatnya, pembahasan menjadi terburu-buru. Ke depan, hendaknya hal ini tidak terjadi lagi," ujar Cak Mus.

Kedua, DPRD mengharapkan agar pemerintah mengoptimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni senilai Rp87 miliyar lebih. Jangan sampai, target yang ditetapkan tidak tercapai. Seperti tahun 2018 ini, dimana realisasi PAD sangat jauh dari target.

"PAD sangat berpengaruh terhadap roda pembangunan di Kabupaten Kuansing," kata Cak Mus.

Ketiga, DPRD Kuansing menyoroti tentang prestasi pendidikan Kuansing yang paling rendah dua tahun terakhir. Cak Mus mengingatkan agar pendidikan menjadi perhatian bersama.

"Sarana prasarana pendidikan dan kesejahteraan guru harus diperhatikan dan memberikan beasisw kepada siswa yang berprestasi," ujar Cak Mus.

Keempat, DPRD menyarankan agar pemerintah segera memfungsikan bangunan tiga pilar. Terutama kampus Uniks dan pasar tradisional berbasis modern.

"Untuk bangunan pustaka, pemerintah pusat sudah menganggarkan Rp10 miliyar untuk daerah. Tapi, Kuansing tidak bisa merebut dana tersebut," ujar Cak Mus.

Pemerintah daerah juga diminta untuk memperhatikan sarana dan prasarana kesehatan, terutama Poskesdes dan Puskesmas rawat inap. Tak lupa juga, memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Untuk tenaga kontrak, maka akan dilakukan pengangkatan terhadap 500 orang tenaga kontrak. Rinciannya, 357 orang tenaga kontrak yang lama ditambah 143 orang yang baru.

143 orang yang baru tersebut terdiri atas guru di Kecamatan Pucuk Rantau dan Pangkalan Indarung, tenaga keberaihan, penjaga objek wisata, Satpol PP, penjaga sport centre dan tenaga kependudukan.

DPRD juga menyoroti rendahnya partisipasi TAPD dan OPD dalam pembahasan RAPBD 2019. Untuk itu, DPRD meminta bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD.

"Namun, secara keseluruhan dari poin-poin di atas, DPRD berpendapat RAPBD 2019 ini sudah layak disahkan," ujar Cak Mus yang disambut riuh tepuk tangan.

Sesuai mekanisme, Ketua DPRD Andi Putra meminta persetujuan anggota DPRD untuk mengesahkan APBD 2019. Semua mengatakan setuju.

"Alhamdulillah, kita bisa mengesahkan APBD 2019 tepat waktu. Ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerjasama antara legislatif dan eksekutif," ujar Bupati Kuansing, Mursini.

"Saya menyadari, apa yang kita lakukan saat ini bukanlah hal yang mudah. Mengingat waktu yang sangat singkat. Tapi, karena kita punya komitmen bersama-sama membangun daerah, sehingga tepat waktu," tambah Mursini.

Mursini berharap, kegiatan yang sudah diprogramkan pada APBD 2019 bisa meringankan beban masyarakat. Untuk beberapa aspirasi yang belum terakomodir, Mursini berjanji akan memprioritaskan pada tahun anggaran berikutnya. (ADV)