Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
Umum
23 jam yang lalu
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
2
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
Olympic
18 jam yang lalu
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
3
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
Kemenpora
17 jam yang lalu
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
4
Direktur LBH JARAK Sebut "Genk Solo" Mainkan Issue Diversion
Umum
15 jam yang lalu
Direktur LBH JARAK Sebut Genk Solo Mainkan Issue Diversion
5
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
Ekonomi
20 jam yang lalu
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
6
PDS HB Jassin Masuk MOWCAP, Warisan Sastra Jakarta Diakui Dunia
Metropolitan
16 jam yang lalu
PDS HB Jassin Masuk MOWCAP, Warisan Sastra Jakarta Diakui Dunia
Home  /  Berita  /  Badminton

Konsultasi Soal Pemindahan Ibukota, Wakil Ketua DPR Studi ke Myanmar

Konsultasi Soal Pemindahan Ibukota, Wakil Ketua DPR Studi ke Myanmar
Rabu, 05 Desember 2018 19:58 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto melakukan kunjungan kerja muhibah ke Negara Republik Persatuan Myanmar, untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri melalui diplomasi parlemen, dan menggali informasi terkait dengan latar belakang, perencanaan, dan pelaksanaan perpindahan ibu kota Yangon ke Naypyitaw.

"Sebenarnya pemindahan ibu kota bukan hal baru di dunia ini. Beberapa negara malah sudah melakukannya dan boleh dibilang berhasil dengan tumbuhnya perekonomian," ujar Utut Adianto, di Ibukota Negara Myanmar, Naypyitaw. Rabu (5/12/2018).

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan belakangan ini ramai dibicarakan wacana perpindahan ibu kota Rl dari Jakarta ke suatu tempat luar jawa. Salah satu tujuan pemindahan ibu kota ditujukan untuk pemerataan pembangunan. Namun, sesungguhnya pemindahan ibu kota Rl dari Jakarta ke tempat lain saat ini adalah sebuah keniscayaan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasonal (Bappenas), menyatakan sudah berbicara dengan Presiden RI. lbu kota baru tersebut akan dibangun di lahan yang masih sangat luas dan sepi.

Hingga kini, wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta belum pudar, pengkajian terus dilakukan dan kehati-hatian memindahkan ibu kota meski dilakukan pemerintah.

"Ditinjau dari berbagai aspek, Jakarta saat ini menjadi pusat kota dari berbagai sendi kehidupan baik sebagai pusat pemerintahan, bisnis, maupun yang lain. Hal itu menjadikan Jakarta menjadi kota yang sangat sibuk, dan bisa jadi menjadi kota yang mahal dan kurang efisien dari sisi ekonomi," katanya. 

Tujuan kunjungan kerja muhibah ke Negara Republik Persatuan Myanmar diharapkan mampu menghasilkan kerangka kebijakan pembangunan di Indonesia dan memperoleh informasi yang terkait dengan Peningkatan pemahaman dan kerjasama antar parlemen.

Selain itu juga bisa meningkatkan kerjasama baik antar parlemen dan antar lembaga, latar belakang, perencanaan, dan pelaksanaan perpindahan ibukota Yangon ke Naypyitaw, serta tindak lanjut kerjasama bidang diplomasi,  konsultasi bilateral, dan ekonomi.

"Serta dukungan dari Negara Republik Persatuan Myanmar apabila kemudian hari Indonesia terjadi masalah," ujarnya.

Kunjungan ini mengunjungi Naypyitaw City Development, Parlemen Republik Persatuan Myanmar, Menteri Pariwisata Republik Persatuan Myanmar, dan Duta Besar Republik Indonesia di Myanmar.   diikuti Anggota Komisi VII Tony Wardoyo (F-PDIP), Anggota Komisi X My Esti Wijayanti (F-PDIP), Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka (F-PDIP), dan Anggota Komisi Komisi II Tuti N. Roosdiono (F-PDIP), serta didampingi Minister Counselor Budimansyah.

Selain itu,  Wakil Ketua DPR RI Koordinator BAKN, BURT, dan Hubungan Antar Lembaga akan memberikan informasi dan penjelasan secara langsung kepada pihak-pihak pengambil kebijakan dan para pemangku kepentingan di Negara Republik Persatuan Myanmar antara lain mengenai Fungsi dan peran DPR RI.

"Hubungan DPR RI dengan Pemerintah RI. Arah dan kebijakan pembangunan Indonesia serta Kemajuan sistem demokrasi di Indonesia dan Indonesia menjadi Anggota DK PBB Tidak Tetap Periode 2019-2020," pungkasnya. ***

wwwwww