Kepada Generasi Milenial HNW Tekankan Bahwa Politik Bagian dari Bela Negara

JAKARTA - Jika bicara soal politik, masih banyak rakyat Indonesia yang menilai apatis bahkan negatif terutama dari kalangan milenial.

Hal tersebut bisa dimaklumi sebab, generasi milenial saat ini banyak disuguhkan informasi baik dari media massa maupun media sosial tentang begitu banyaknya para politikus dan pejabat publik anggota parpol yang melakukan kejahatan korupsi.

Karena terlalu seringnya kasus tersebut terjadi, menyebabkan imej serta persepsi yang buruk tentang dunia politik sehingga banyak yang menjauhi. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan bahwa edukasi serta pemahaman politik yang baik terutama untuk kaum milenial harus terus disuarakan.

"Ini yang harus dipahami generasi milenial bahwa politik itu tidak hanya sekedar diartikan perebutan jabatan atau hanya ramai setiap lima tahun sekali karena pemilu. Politik adalah sebuah kegiatan yang kemudian berorientasi untuk menghadirkan kebijakan yang membawa manfaat sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya untuk warga bangsa dimana kegiatan politik itu dilaksanakan. Politik merupakan pelaksanaan demokrasi yang sebenar-benarnya. Bukan pelaksanaan democrazy," terang HNW, saat memberi sambutan di hadapan sekitar 560 pelajar SMA dan SMK se Jakarta Selatan, student care, forum OSIS dan Pemuda Jakarta Anti Narkoba dalam acara Generation Z Peduli Politik bertema 'Pentingnya Pemahaman Politik Yang Baik, Benar dan Berakhlak Untuk Kalangan Pelajar SMA' yang digelar Forum Pelajar Bela Negara Se-Indonesia, di Ruang Rapat Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Berpolitik, lanjut HNW, adalah juga menjadi bagian dari implementasi bela negara. Sebuah keputusan politik terkait bela negara yang menyebabkan munculnya Keppres No.28 masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara (HBN), terekam dalam sejarah negara Indonesia yakni peristiwa Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatra Barat pada tahun 19 Desember 1948 ketika pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belandaa dalam Agresi Militer ke-II.

Keluarnya keputusan politik deklarasi tersebut, ungkap HNW, menghilangkan klaim penjajah bahwa Indonesia sudah hilang atau habis. Masih eksisnya Indonesia pun kemudian menyebar seantero dunia dan dunia masih mengakui negara Indonesia eksis. Itulah pentingnya politik buat eksistensi bangsa dan perkembangan bangsa.

"Melihat hal-hal tersebut, saat ini menjadi sangat penting peran dan kiprah aktif generasi milenial generasi terpelajar Indonesia di era kekinian untuk mensukseskan demokrasi, menghadirkan keberanian kaum terpelajar Indonesia untuk maju ke depan untuk menyelamatkan dan membela Indonesia seperti yang dilakukan para pendiri bangsa kita dahulu," pungkasnya.***