Ada Anggota KPPS Meninggal Diduga Keracunan, Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Terbuka

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah menerima audiensi sejumlah dokter dan tim medis yang tergabung dalam Advokat Senopati 08 yang menyerahkan pengaduan tentang pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya terkait tragedi yang menimpa para anggota KPPS.

Mereka diterima Fahri Hamzah di ruang kerjanya Lantai 4 Gedung Nusantara III DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2019). 

Kepada wartawan usai menerima delegasi Advokat Senopati 08, Fahri Hamzah menjelaskan kalau tujuan delegasi itu mau melaporkan beberapa temuannya, terkait dengan peristiwa yang menimpa para petugas KPPS dimana hingga hari ini 540 orang meninggal dunia dan ribuan orang masuk rumah sakit.

"Dan saya tadi tertarik karena dokter-dokter dari berbagai keahlian yang tadi hadir mengungkap soal penyebab kematian yang dialami para pertugas KPPS itu, dan saya kira sebaiknya pemerintah terbuka dengan apa yang terjadi," ujarnya.

Menurut Anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, banyaknya korban tersebut harus dibuka masalahnya, dan dilakukan investigasi terhadap korban satu persatu. Apalagi, tadi beberapa investigasi yang mereka (Advokasi Senopati 08) lakukan itu cukup mengagetkan, karena modus dari meninggalnya itu juga sebagiannya ada kemungkinan diracun. 

"Bukannya lantas KPU membuat generalisasi, lalu ada uang tutup mulut. Itu nggak boleh begitu ya. Jangan dibiarkan ini jadi apa namanya spekulasi. Sebaiknya terbuka, jangan ditutup-tutupi lah masa ada nyawa begitu banyak hilang terus kita diam saja, kita ini jangan di bego begoin kayak begitu dong. Pasti ada sesuatu yang karena itu perlu dicek secara medis tinggal kita bisa melihat gambar besar seperti apa kita terima," kata Fahri sambil menambahkan kalau dirinya kurnag setuju adanya otopsi sampai penggalian kubur visum dan sebagainya itu.

Karena itu, Fahri menyarankan kepada delegasi Advokasi Senopati 08 agar paling tidak melakukan investigasi di keluarga korban dengan cara mewawancarainya soal bagaimana orang ini bisa meninggal, sehingga dari situ bisa menjadi bahan bagi DPR khususnya untuk menemukan ini ada modus apa pada kematian tersebut.

"Nanti saya mengusulkan, karena mulai hari Rabu nanti masa sidang pertama dimulai, komisi 2 sebaiknya membentuk tim investigasi, khususnya kepada yang meninggal dalam Pemilu lalu, bukan soal kecurangan dan lain-lainnya," ujar inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.***