Loading...    
           

Kajian Menohok Bank Dunia dan Kritisi Lokal atas Peta Jalan Indonesia soal Mobil Listrik

Kajian Menohok Bank Dunia dan Kritisi Lokal atas Peta Jalan Indonesia soal Mobil Listrik
Mobil listrik pabrikan Amerika Serikat, Tesla model 3 saat dipamerkan oleh importir umum, Prestige Motorcars di Jakarta. (Foto: Zul/GoNews.co)
Rabu, 04 September 2019 20:46 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) telah merilis hasil risetnya yang berjudul 'Global Economic Risks and Implications for Indonesia' yang dipublikasi pada awal September 2019.

Laporan yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (04/09/2019) itu, setidaknya menjelaskan, Indonesia bisa kesulitan menjadi eksportir mobil listrik ataupun turut menjadi bagian dari rantai pasok global ekspor manufaktur di industri mobil listrik karena beberapa hal:

Pertama, impor bahan baku untuk memproduksi barang ekspor terlalu mahal, memakan waktu dan diskresi non tarif yang terukur.

Kedua, ekspor tidak kompetitif karena mayoritas input dikenakan tarif impor. Contohnya tarif 15% untuk ban, 10% untuk kabel igniters, serta tarif 15% untuk kumparan dan baut.

Ketiga, Indonesia tidak memiliki tenaga ahli yang cukup dalam bidang Production Engineer, Process Engineer, Desain Engineer, Production Planning, serta Inventory Control dan HR Manager.

Keempat, pembatasan Penanaman Modal Asing langsung atau Foreign Direct Invesment (FDI) karena aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang membuat biaya logistik menjadi lebih tinggi dan kelistrikan lebih mahal dan masih belum bisa diandalkan ketimbang negara tetangga.

Peta jalan Indonesia menuju era mobil listrik juga menjadi perhatian peneliti lokal. Jangankan untuk menjadi pemain global, untuk penggunaan optimal mobil listrik di dalam negeri saja masih banyak PR yang mesti diselesaikan.

Soal energi listrik yang disebut dalam laporan Bank Dunia, juga sempat disinggunh oleh Director Strategic and Technology Enginering Development Institut Otomotif Indonesia (IOI), Eko Rudianto.

Melalui keterangan tertulis pada Kamis (29/08/2019) lalu, Eko mempertanyakan kesiapan regulasi soal energi listrik untuk mobil listrik di Indonesia.

"Bagaimana PP Energi Listriknya? Listrik sekarang, secara kuantitas dan kualitas tidak bisa untuk mobil listrik, PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) menghasilkan emisi udara," kata Eko.

Kritisi Eko juga senada dengan pandangan legislator RI bidang Energi, Kurtubi. Ia mengatakan, "betul, harus sekaligus dengan energinya. Tidak bisa sebatas (peraturan, red) industrinya saja, tapi penyediaan energinya juga harus dipikirkan,".

Kurtubi, kala itu menanggapi Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, yang diundangkan pemerintah pada 12 Agustus 2019 lalu.

Kebutuhan akan payung hukum bidang energi di Industri mobil listrik ini, diharapkan Kurtubi, bisa terpenuhi dengan UU Energi Baru Terbarukan (EBT) yang rancangannya tengah berproses di DPR RI.

Catatan Bank Dunia soal investasi juga paralel dengan kekhawatiran Eko. Bahwa jika pengaturan soal mobil listrik atau kendaraan listrik ini belum komprehensif (hanya bertumpu pada Perpres 55/2019 saja), Eko khawatir, investor lokal tidak ada yang tertarik berinvestasi untuk mobil listrik nasional.

Pabrik baterai dan charger listrik asing, kata Eko, juga bisa terkendala untuk berinvestasi. Padahal, soal energi, industri dan investasi merupakan "kunci suksesnya mobil listrik dipakai masyarakat,".

Tak heran, Anggota Komisi bidang Transportasi dan Infrastruktur di DPR RI, Bambang Haryo S, mengatakan, "kebijakan-kebijakan pemerintah ini nggak konsisten. Satu sisi ingin ada era mobil listrik, tapi di sisi lain malah membangun PLTU yang 3500 megawatt itu, itupun tidak lebih dari 25% yang rampung di periode pertama Jokowi,".

Dalam wawancara dengan GoNews.co pada Selasa, 20 Agustus 2019 itu, Bambang belum menyinggung soal potensi beratnya Indonesia menjadi pemain global mobil listrik, karena toh komisinya belum diajak bicara soal agenda besar yang sebetulnya terkait dengan transportasi itu.

Tapi, Bambang mengingatkan agar pemerintah cermat dalam membuat suatu kebijakan. Jika tiba masanya Indonesia benar-benar memasuki era mobil listrik, Ia berharap SMK menjadi produsen dalam negeri.

Karena, dalam pandangannya sebagai Anggota Banggar DPR RI, jika massifnya mobil listrik di Indonesia berasal dari impor, maka hal itu akan berpengaruh kepada neraca perdagangan Indonesia.

"Impor kita akan lebih tinggi dan berimbas pada nilai rupiah," kata Bambang.

Sekedar pengingat, dalam wawancara dengan CNBC Indonesia pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut B Pandjaitan menuturkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan agar Indonesia bisa menjadi pemain global (global player) dalam industri mobil listrik.

"Ini sedang disusun ya (peta jalannya, red), dan saya berharap kalau bisa dalam lima tahun ini kita sudah jadi global player dan itu tidak ada masalah," ujar Luhut.

Dalam hal baterai lithium, investor pembuatan katoda pun disebut sudah ada. Kata Luhut, "sudah ada yang taruh US$ 1 miliar, sampai US$ 3-4 miliar juga. VW juga sudah kerja sama, mau masuk dengan catatan ada jaminan supply low grade nikel. LG juga demikian, kemudian juga Panasonic, Tesla juga gitu. Mobil listrik sekarang Hyundai juga sudah (masuk). Nah, selain Hyundai siapa saja silahkan!".***


       
        Loading...    
           
wwwwww