Tidak Bisa Diintervensi, LAM Pekanbaru: Kalau Terbukti Bersalah, Gelar Adat Firdaus akan Dicabut

PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Pekanbaru menegaskan bahwa tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dalam menindaklanjuti tuntutan pencabutan gelar adat Walikota Pekanbaru, Firdaus. Begitu ditegaskan oleh Sekretaris MKA LAM Pekanbaru, Datuk Afrizal DS, saat menerima kembali perwakilan Gerakan Mahasiswa Pemuda Peduli Riau (GMP2R), di ruang pertemuan Balai Adat Melayu Kota Pekanbaru, Rabu (9/10/2019).

"Hari ini kan kita sedang terus memproses tuntutan itu. Kemarin sudah pertemuan tokoh, ini lagi kita jadwalkan pertemuan dengan Ketua DPRD Pekanbaru dan Pak Firdaus sendiri. Kalau memang terbukti bersalah secara adat, gelar adat itu tentu akan dicabut. Kami menegaskan bahwa Lembaga Adat Melayu Kota Pekanbaru tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun," tegas Datuk Afrizal DS.

Pernyataan keras ini sendiri keluar, sebab kelompok mahasiswa dan pemuda yang menamakan dirinya GMP2R kembali mendatangi LAM Pekanbaru. Kedatangan mereka, lagi-lagi dengan tuntutan yang sama yakni gelar adat Walikota Firdaus agar segera dicabut namun ditambah pula permintaan agar jangan sampai proses yang kini dilakukan LAM Pekanbaru terhenti karena dintervensi beberapa pihak.

"Kami memang sengaja datang kembali kesini mempertanyakan tuntutan kami kemarin. Kami tau saat ini sedang diproses LAM. Dan kami tau juga beberapa waktu lalu ada beberapa kelompok pula yang seakan ingin menghentikan proses ini. Ini yang kami tuntut pada LAM Pekanbaru agar jangan sampai goyah," tegas Cep Permana Galih salah seorang koordinator GMP2R.

Pada pertemuan tersebut, dipaparkan pula oleh Sekretaris DPH LAM Pekanbaru, Datuk Sarbaini, bahwa saat ini LAM Pekanbaru tengah mengupayakan pertemuan dengan Ketua DPRD Pekanbaru sebagai wakil masyarakat Kota Pekanbaru dan dengan Walikota Pekanbaru, Firdaus, sendiri.

"Untuk Ketua DPRD, Hamdani, kita sudah dua kali layangkan undangan. Tapi kebetulan beliau sedang ada urusan lain pula makanya belum bisa datang. Sementara untuk Walikota Firdaus ini sedang kita tunggu konfirmasinya. Sebelumnya juga sudah kita undang tapi kebetulan pada waktu yang direncanakan Pak Firdaus harus mengikuti agenda acaranya sebagai walikota di luar kota," papar Datuk Sarbaini.

Pertemuan yang diatur dengan beberapa pihak itu, jelas Datuk Sarbaini, tentulah untuk mencari fakta-fakta dan pendapat-pendapat yang akan melahirkan keputusan terbaik. Sementara mengenai adanya tuntutan dari kelompok lain, Datuk Sarbaini menegaskan bahwa LAM tentu juga tak bisa menolak.

"Jangan sampai keputusan yang dilahirkan justru tidak adil. Makanya kita buat pertemuan dengan berbagai pihak. Gelar adat bukan hal sepele, ini adalah suatu yang sakral. Makanya kita pastikan nantinya keputusan yang akan dikeluarkan adalah keputusan terbaik. Kalau ada kelompok lain menyampaikan aspirasi berbeda, tentu tak bisa kita tolak. Semua akan kita tampung karena itulah sejatinya lembaga adat yang menjadi tempat mengadu masyarakat dari berbagai latar unsur," tegas Datuk Sarbaini.

Sebagai informasi, tuntutan pencabutan gelar adat ini sendiri disampaikan oleh GMP2R menyikapi sikap Walikota Pekanbaru, Firdaus, yang tega meninggalkan masyarakat Pekanbaru ke luar negeri justru disaat warga Pekanbaru tengah bertungkuslumus berjuang menghadapi bencana kabut asap. Selain itu, dalam tuntutan mereka juga menyampaikan dugaan-dugaan kkn yang dilakukan Walikota Firdaus, untuk kepentingan pribadi dan keluarganya dengan memakai jabatannya.

Pertemuan GMP2R kali ini, disambut oleh Sekretaris MKA LAM Pekanbaru Datuk Afrizal DS dan Sekretaris DPH LAM Pekanbaru Datuk Sarbaini. Selain itu, dari pihak LAM Pekanbaru tampak pula hadir beberapa pengurus seperti Datuk Roemzein, Datuk Dalius, Datuk Ismail, dan Datuk Wirman. ***