Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pencurian Tiga Buah Tandan Sawit Berujung di Pengadilan, DPRD Riau Segera Panggil PTPN V
Hukum
6 jam yang lalu
Pencurian Tiga Buah Tandan Sawit Berujung di Pengadilan, DPRD Riau Segera Panggil PTPN V
2
Demokrat: Batalkan Proses Hukum Ibu Tiga Anak Pencuri 3 Tandan Buah Sawit, Kami Ganti 10 Tandan
Hukum
6 jam yang lalu
Demokrat: Batalkan Proses Hukum Ibu Tiga Anak Pencuri 3 Tandan Buah Sawit, Kami Ganti 10 Tandan
3
Ini Tiga Masalah Dibalik Kebijakan New Normal Menurut Fadli Zon
Politik
4 jam yang lalu
Ini Tiga Masalah Dibalik Kebijakan New Normal Menurut Fadli Zon
4
Misbakhun Yakin New Normal Akan Bangkitkan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19
Politik
5 jam yang lalu
Misbakhun Yakin New Normal Akan Bangkitkan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19
5
Survei Indometer: 34 Nama Potensial ke Nasional, dari Riau Muncul Nama Instiawati Ayus
Politik
9 jam yang lalu
Survei Indometer: 34 Nama Potensial ke Nasional, dari Riau Muncul Nama Instiawati Ayus
6
Bahas Pembukaan Rumah Ibadah, Satgas Lawan Covid-19 DPR Sambangi Muhammadiyah
DPR RI
2 jam yang lalu
Bahas Pembukaan Rumah Ibadah, Satgas Lawan Covid-19 DPR Sambangi Muhammadiyah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Mahasiswa Nilai Ada Kesengajaan untuk Menghambat Pengesahan APBD-P Kuansing

Mahasiswa Nilai Ada Kesengajaan untuk Menghambat Pengesahan APBD-P Kuansing
Boy Nopri Yarke Alkaren saat FGD, Kamis (10/10/2019).
Jum'at, 11 Oktober 2019 10:03 WIB
Penulis: Wirman Susandi
TELUKKUANTAN - APBD-P Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tahun 2019 gagal disahkan. Tentu, kondisi tersebut merugikan masyarakat Kabupaten Kuansing.

Karena itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi (Uniks) melaksanakan Forum Group Discussion (FGD), Kamis (10/10/2019) di Gedung Narosa.

Mereka menghadirkan Sekda Dianto Mampanini sebagai Ketua TAPD beserta Asisten I dan III, Ketua DPRD Kuansing Andi Putra serta praktisi ekonom Trian Zulhadi. FGD mengusung tema 'Kuansing tanpa APBD-P, APBD untuk siapa?'.

"Dari diskusi itu, terlihat ada ketidaksesuaian antara TAPD dan Ketua DPRD. Ketua DPRD menyatakan bahwa TAPD baru mengirim berkas pada 5 September," ujar Boy Nopri Yarke Alkaren, Presma Uniks, Jumat (11/10/2019).

"Ternyata, TAPD sudah menyampaikan berkas KUPA-PPAS pada 8 Agustus dan itu ada bukti tanda terima," tambah Boy Nopri.

Dikatakan Boy, FGD tersebut tidak ingin menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah atas gagalnya APBD-P 2019.

"Jadi, jika arsip yang diperlihatkan Sekda itu benar, maka berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Ketua DPRD. Artinya, ada unsur kesengajaan untuk menghambat pengesahan APBD-P," papar Boy Nopri.

Ke depan, mahasiswa Uniks berharap tidak ada lagi persoalan yang menghambat proses pengesahan APBD.

"Jangan karena ego, masyarakat yang jadi korban," pungkas Boy Nopri.***


wwwwww