PP Muhammadiyah Tepis Tudingan soal Uighur

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir menegaskan, posisi Muhammadiyah hingga saat ini tetap sama, yakni mengecam pelanggaran HAM di manapun termasuk di Uighur.

“Itu ranah kemanusiaan, ranah moral sebagai kekuatan Islam yang tentu kami suarakan juga tanpa mengenal itu kaitannya dengan agama, ras, etnik dan suku bangsa,” kata Haedar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta (16/12/2019).

Haedar mengatakan, dalam melihat kasus Uigur, Muhammadiyah melihatnya dalam dua posisi. Pertama posisi politik bilateral antarnegara dan juga dari pendekatan struktural.

“Sebenarnya yang menyangkut hak asasi manusia atau yang disebut pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara itu, ya tentu itu kaitannya dengan PBB institusi-institusi lembaga internasional dan juga hubungan bilateral antarnegara,” tutur Haedar.

Haedar juga mengatakan telah memberi masukan kepada pemerintah Indonesia yang menyangkut apa yang disebut permasalahan HAM di Uighur.

“Posisi kami sama sebagaimana juga selama ini kami menyoroti apa yang terjadi di Rohingya, Myanmar, di Palestina, di Yaman dan lain sebagainya yang itu problem kemanusiaan universal,” katanya.

Dalam konteks Uighur, kata Haedar bahwa Muhammadiyah melihat semuanya secara proporsional. “Ketika ada tudingan itu ya bahwa ormas-ormas Islam di Indonesia, ada Majelis Ulama, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah yang dikaitkan persoalan Uighur. Itu tidak benar dan fitnah sebagaimana pernyataan resmi Muhammadiyah,” katanya.

Sebelumnya, berita Wall Street Journal berjudul "How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps" dinilai merugikan ormas-ormas Islam di Indonesia karena memunculkan desas-desus penerimaan dana dari Tirai Bambu agar bungkam soal Uighur.***