Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
BMKG Ramalkan Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
13 jam yang lalu
BMKG Ramalkan Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini
2
Pemuda LIRA Desak Polri Terapkan Pasal Hukuman Mati Penyadap Presiden
Hukum
12 jam yang lalu
Pemuda LIRA Desak Polri Terapkan Pasal Hukuman Mati Penyadap Presiden
3
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
Umum
6 jam yang lalu
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
4
Massa Turunkan Foto Gibran di DPRD DIY, Guntur Romli Sebut Bukti Kemarahan Rakyat
Umum
6 jam yang lalu
Massa Turunkan Foto Gibran di DPRD DIY, Guntur Romli Sebut Bukti Kemarahan Rakyat
5
KPK Panggil Direktur PT Bela Parahiyangan Terkait Korupsi Lahan Kementerian ATR/BPN
Hukum
6 jam yang lalu
KPK Panggil Direktur PT Bela Parahiyangan Terkait Korupsi Lahan Kementerian ATR/BPN
Home  /  Berita  /  Badminton

Masih Kuasai Rumah Dinas dan Ruang Kerja Ketua MPR, Zulkifli Hasan Dianggap Tak Beretika

Masih Kuasai Rumah Dinas dan Ruang Kerja Ketua MPR, Zulkifli Hasan Dianggap Tak Beretika
Kamis, 02 Januari 2020 12:43 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Mantan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan (Zulhas) dikabarkan masih menggunakan fasilitas sebagai Ketua MPR. Padahal, kursi Ketua MPR saat ini, dijabat oleh Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Rumah Dinas, Ruangan kerja disebut sebagai fasilitas Ketua MPR yang masih digunakan oleh Zulhas, padahal politisi PAN itu tak lagi menjabat Ketua di MPR.

"Sementara Bamsoet yang ketua MPR sekarang malah terpaksa pakai rumah Dinas Ketua DPR, dan Puan pakai rumah dinas Menteri," kata sumber tersebut pada wartawan, Rabu (1/1/2020).

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, "itulah fakta yang terjadi. Zulhasan tidak memiliki itikad yang baik untuk mengembalikan fasilitas negara. Dan juga tidak memberi contoh yang baik pada masyarakat,".

"Seharusnya ketika sudah dilantik di posisinya yang baru, atau menduduki jabatan yang baru. Di hari itu pula dia harusnya mengembalikan fasilitas yang selama ini diberikan dan beralih menggunakan fasilitas (baru, red) yang sesuai dengan haknya," kata Ujang pada wartawan, Rabu (1/1/2019).

Secara etik, Ujang berpandangan, pemanfaatan fasilitas jabatan yang tak sesuai itu, telah melanggar kepatutan.

"Saat ini kita memang sedang dipertontonkan dengan miskinnya keteladanan dari para elit," tandas Ujang.

Elit, Ia menungkasi, "berbuat seenaknya dan tak memberi suri tauladan yang baik pada rakyat,".***

wwwwww