Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
Kesehatan
20 jam yang lalu
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
2
Sekelompok Orang Serang Peserta Doa Pernikahan di Kediaman Assegaf bin Jufri, 3 Warga Terluka
Peristiwa
22 jam yang lalu
Sekelompok Orang Serang Peserta Doa Pernikahan di Kediaman Assegaf bin Jufri, 3 Warga Terluka
3
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Peristiwa
15 jam yang lalu
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
4
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
Peristiwa
14 jam yang lalu
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
5
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
DPR RI
2 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
6
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
DPD RI
3 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Masih Kuasai Rumah Dinas dan Ruang Kerja Ketua MPR, Zulkifli Hasan Dianggap Tak Beretika

Masih Kuasai Rumah Dinas dan Ruang Kerja Ketua MPR, Zulkifli Hasan Dianggap Tak Beretika
Kamis, 02 Januari 2020 12:43 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Mantan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan (Zulhas) dikabarkan masih menggunakan fasilitas sebagai Ketua MPR. Padahal, kursi Ketua MPR saat ini, dijabat oleh Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Rumah Dinas, Ruangan kerja disebut sebagai fasilitas Ketua MPR yang masih digunakan oleh Zulhas, padahal politisi PAN itu tak lagi menjabat Ketua di MPR.

"Sementara Bamsoet yang ketua MPR sekarang malah terpaksa pakai rumah Dinas Ketua DPR, dan Puan pakai rumah dinas Menteri," kata sumber tersebut pada wartawan, Rabu (1/1/2020).

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, "itulah fakta yang terjadi. Zulhasan tidak memiliki itikad yang baik untuk mengembalikan fasilitas negara. Dan juga tidak memberi contoh yang baik pada masyarakat,".

"Seharusnya ketika sudah dilantik di posisinya yang baru, atau menduduki jabatan yang baru. Di hari itu pula dia harusnya mengembalikan fasilitas yang selama ini diberikan dan beralih menggunakan fasilitas (baru, red) yang sesuai dengan haknya," kata Ujang pada wartawan, Rabu (1/1/2019).

Secara etik, Ujang berpandangan, pemanfaatan fasilitas jabatan yang tak sesuai itu, telah melanggar kepatutan.

"Saat ini kita memang sedang dipertontonkan dengan miskinnya keteladanan dari para elit," tandas Ujang.

Elit, Ia menungkasi, "berbuat seenaknya dan tak memberi suri tauladan yang baik pada rakyat,".***


wwwwww