Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
Ekonomi
5 jam yang lalu
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
2
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
4 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
3
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
3 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
4
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
2 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
5
Okto Sebut Sudah 9 Atlet Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
4 jam yang lalu
Okto Sebut Sudah 9 Atlet Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
6
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
2 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Zulhas Masih Kuasai Rumah Dinas dan Ruangan Ketua MPR, Pengamat: Negarawan Harusnya Tahu Diri

Zulhas Masih Kuasai Rumah Dinas dan Ruangan Ketua MPR, Pengamat: Negarawan Harusnya Tahu Diri
Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. (Dok. Pribadi)
Kamis, 02 Januari 2020 20:59 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Jika ingin disebut Negarawan, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan disarankan segera mengembalikan semua fasilitas negara yang hingga saat ini masih ia kuasai.

Saran tersebut, disampaikan Pengamat Politik dan Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menanggapi adanya beberapa fasilitas negara seperti rumah dinas, ruang kerja Ketua MPR yang masih dikuasai Zulkifli Hasan.

"Soal fasilitas negara Jangan dianggap remeh. Bagaimana mau menjadi negarawan, kalau mengorbankan kepentingan pribadi saja belum lolos tes, apalagi kalau memanfaatkan fasilitas negara untuk dipakai kepentingan pribadi," ujar Pangi Syarwi Chaniago kepada wartawan, Kamis (2/1/2020) di Jakarta.

Masih kata Pangi, sebagai pejabat negara, Zulkifli Hasan harus tetap memberikan tauladan. "Pejabat publik harus bisa memberikan contoh yang baik, harus mengerti mana yang hak dan mana yang menjadi kewajiban. Kalau sudah bukan hak kita lagi, ya harusnya segera dikembalikan dan diberikan kepada yang berhak. Saya pernah juga mendengar, dulu ada pejabat yang sempat membawa sendok, piring dan fasilitas Rumah Dinas ke rumah pribadi ketika tidak lagi menjabat," urainya.

Yang benar kata Pangi, pejabat yang dimutasi atau pindah tugas, bahkan pensiun, harus bisa memastikan kalau yang dibawa ke rumah pribadi tidak ada barang atau fasilitas negara yang diangkut.

"Harusnya kita bisa mencontoh pejabat negara di awal kemerdekaan dulu. Mereka tahu diri, mengerti mana yang menjadi hak pribadi dan fasilitas negara. Bahkan mereka tak berani mengunakan fasilitas negara walaupun sudah nyata nyata hak mereka, tapi mereka nggak pakai untuk kepentingan pribadi dan keluargannya. Mereka sangat menjaga betul soal yang begituan," tegasnya.

Dengan demikian kata pangi, Pejabat tersebut benar-benar bisa memberikan tauladan. Karena saat ini kata Pangi lagi, bangsa Indonesia butuh ketauladanan para pejabat dan elite politik.

"Sekali lagi jangan dianggap sepele, karena akibatnya bisa fatal dan merusak citra diri sendiri. Saya melihat pemimpin terdahulu kita, lebih teruji, mampu menahan diri, dan tak mau mengambil yang bukan haknya," tandasnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan (Zulhas) dikabarkan masih menggunakan fasilitas sebagai Ketua MPR padahal kursi Ketua MPR saat ini telah dijabat Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Imbasnya, Bamsoet masih menggunakan fasilitas Ketua DPR RI sementara itu Puan Maharani menggunakan fasilitas rumah dinas menteri.

Guna memastikan apakah benar Zulkifli Hasan masih menggunakan fasilitas milik Ketua MPR, beberapa wartawan sudah berusaha menghubungi Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono. Namun hingga berita ini diturunkan, Ma'ruf belum memberikan komentar.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77