Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tindaklanjuti Aspirasi 21 Gubernur, DPD RI Gelar FGD Dana Bagi Hasil Sawit
Politik
16 jam yang lalu
Tindaklanjuti Aspirasi 21 Gubernur, DPD RI Gelar FGD Dana Bagi Hasil Sawit
2
Penguatan Identitas Kuliner Lokal, BOPLBF Gelar Pelatihan Makanan Siap Saji dan 'Packaging'
Peristiwa
16 jam yang lalu
Penguatan Identitas Kuliner Lokal, BOPLBF Gelar Pelatihan Makanan Siap Saji dan Packaging
3
LaNyalla Desak Kapolri Usut Kasus Pembunuhan dan Penangkapan Jurnalis di Sulsel
Peristiwa
16 jam yang lalu
LaNyalla Desak Kapolri Usut Kasus Pembunuhan dan Penangkapan Jurnalis di Sulsel
4
PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat
DPR RI
15 jam yang lalu
PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat
5
Ngobras Bareng Pecinta Satwa, Ketua MPR Dorong Penangkaran dan Pelestarian Satwa
MPR RI
14 jam yang lalu
Ngobras Bareng Pecinta Satwa, Ketua MPR Dorong Penangkaran dan Pelestarian Satwa
6
"Bicara Buku bareng Wakil Rakyat", Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
Peristiwa
15 jam yang lalu
Bicara Buku bareng Wakil Rakyat, Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Buntut Pernyataan Semanggi Jaksa Agung, Komisi Hukum DPR Usulkan Rapat Libatkan Komnas HAM dan Menko

Buntut Pernyataan Semanggi Jaksa Agung, Komisi Hukum DPR Usulkan Rapat Libatkan Komnas HAM dan Menko
Unjuk rasa menuntut penuntasan kasus Semanggi. (Foto: Tribunnews)
Sabtu, 18 Januari 2020 15:44 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Herman Herry mengusulkan agar Parlemen menggelar rapat bersama antara Jaksa Agung, Komnas HAM, dan Menkopolhukam, menyusul polemik sebutan "tragedi Semanggi bukan termasuk pelanggaran HAM berat".

Herman menegaskan, sebenarnya yang berhak menentukan sebuah kasus merupakan suatu kejahatan atau bukan adalah lembaga yudikatif. Legislatif tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hal tersebut.

"Tapi sebagai lembaga politik, legislatif dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terkait hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat," kata politisi PDIP ini kepada wartawan, Sabtu (18/1/2020).

Pernyataan Jaksa Agung tersebut, kata Herman, merujuk kepada rekomendasi Pansus DPR tahun 2001 lalu. "Keputusan politik oleh DPR pada periode tersebut bukan merupakan keputusan hukum seperti kewenangan yang dimiliki yudikatif,".

Seperti contoh, pada tahun 2005 Komisi III jg pernah merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI agar kasus Trisakti Semanggi I dan II dibuka kembali. Jadi, kata Herman, "rekomendasi DPR itu merupakan keputusan politik bukan merupakan keputusan hukum,".

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk kasus pelanggaran HAM berat. Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono mengatakan, pernyataan Jaksa Agung berdasarkan hasil Pansus DPR pada 2001.

"Ya kan ada pertanyaan DPR dijawab kan itu yang menyatakan bukan pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil keputusan DPR juga, Pansus juga. Makanya disampaikan lagi mengingatkan lagi bahwa Pansus 2001 menyatakan itu. Kalau ditanya ke kami ya jawabannya itu juga," kata Hari di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).***


wwwwww