Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jika Presiden Diduga Disadap Ilegal, SGY Pertanyakan Perlindungan Privasi Rakyat
Hukum
21 jam yang lalu
Jika Presiden Diduga Disadap Ilegal, SGY Pertanyakan Perlindungan Privasi Rakyat
2
Mantan Presiden SBY Soroti Penyadapan Prabowo Subianto, Tiga Jenderal Polisi Resmi Ditahan
Umum
22 jam yang lalu
Mantan Presiden SBY Soroti Penyadapan Prabowo Subianto, Tiga Jenderal Polisi Resmi Ditahan
3
Asael dan Sashenka Buktikan Atlet Muda Indonesia Berpotensi Bersaing di Panggung Dunia
Olympic
18 jam yang lalu
Asael dan Sashenka Buktikan Atlet Muda Indonesia Berpotensi Bersaing di Panggung Dunia
4
KJP Plus dan KJMU Mulai Cair 3 November, Total Anggaran Capai Rp164,67 Miliar
Metropolitan
18 jam yang lalu
KJP Plus dan KJMU Mulai Cair 3 November, Total Anggaran Capai Rp164,67 Miliar
5
PP FTI Prihatin dan Kecewa Triathlon Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
SEA Games
16 jam yang lalu
PP FTI Prihatin dan Kecewa Triathlon Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
6
NOC Indonesia Cermati Sejumlah Cabor Unggulan Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
SEA Games
17 jam yang lalu
NOC Indonesia Cermati Sejumlah Cabor Unggulan Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Festival Perang Air Gunakan Jasa EO, Kadisparpora: Jika Ada Masalah Itu Bukan Tanggungjawab Dinas

Festival Perang Air Gunakan Jasa EO, Kadisparpora: Jika Ada Masalah Itu Bukan Tanggungjawab Dinas
Festival Perang Air di Kota Selatpanjang, Kepulauan Meranti.
Senin, 27 Januari 2020 12:08 WIB
Penulis: Gunawan
SELATPANJANG - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kepulauan Meranti mengandalkan jasa Event Organizer (EO) dalam penyelenggaraan iven tahunan Festival Perang Air sempena perayaan Imlek di Kota Selatpanjang.

Kemudian, seluruh perlengkapan dan kesuksesan acara merupakan tanggung jawab EO hal itu pun sesuai dengan dana yang dikucurkan dinas yang sebelumnya sudah melalui kesepakatan bersama.

Namun hal tersebut jauh dari impian, itu tergambar didalam pelaksanaan iven Perang Air tahun 2019 lalu. Dimana setelah acara berlalu sangat banyak terjadi masalah diluar perkiraan, inipun menjadi perbandingan pada tahun sebelumnya, dimana agenda yang telah menasional ini sukses tanpa ada masalah meskipun tanpa EO.

Kasus ini mencuat setelah diketahui dari beberapa postingan di media sosial, dimana ada beberapa pihak yang mengakui bahwa belum dibayarkan jasanya, padahal pekerjaan yang diminta sudah dilakukan.

Tidak diketahui secara pasti dimana letak masalahnya, namun hal ini sangat perlu kiranya diantisipasi oleh dinas terkait.

"Ditengah hiruk pikuk sebuah perayaan yang penuh kontroversial setiap tahunnya di tanah jantan ini, saya hanya ingin berkomentar bahwa setiap kebijakan pemerintahan pastinya tidak akan bisa mengakomodir semua keinginan masyarakatnya. Dan setiap event tidak ada kata sempurna didalamnya. Termasuk berhati-hati dalam memilih EO, jangan sampai tidak tuntas menyelesaikan hak pihak-pihak terkait. Yang penting tolong dipastikan jangan sampai pakai EO tahun kemaren, karena honor saya sebagai MC tidak dibayarkan dan infonya beberapa talent dalam acara itu juga tidak dibayarkan," tulis seseorang di Medsos.

Tanpa kapok, Disparpora Kepulauan Meranti kembali menggunakan jasa EO dalam menggelar acara tersebut.

Jika tahun 2019 lalu diakui mendapatkan dana dari pusat, tahun ini Disparpora memastikan tidak lagi mendapat kucuran tersebut.

"Kalau tahun lalu benar kita mendapatkan anggaran dari pusat, tahun ini kita tak lagi mendapatkannya karena saat ini sedang terjadi restrukturisasi di kementrian pariwisata," kata Kepala Disparpora Kepulauan Meranti, Rizki Hidayat SSTP MSi.

Agar acara tetap berlangsung meriah, dinas terpaksa menganggarkannya dari keuangan daerah.

"Selain dari pusat, kita juga tidak dapat bantuan keuangan dari provinsi. Jadi kita anggarkan untuk perang air ini melalui keuangan daerah sebesar Rp75 juta dan Meranti Carnival Night Rp75 juta," ujar Rizki.

Dikatakan Rizki, festival perang air ini memang harus menggunakan EO, agar lebih profesional. Jika ada permasalahan di lapangan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab EO dan bukan lagi menjadi tanggungjawab dinas.

"Memang harus pakai EO agar lebih profesional, kalau ada masalah ya itu tanggung jawab mereka, dinas tak tahu lagi. Tahun ini kita pakai EO lagi jadi segala urusan mereka yang urus," pungkasnya.***

wwwwww