Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
Politik
16 jam yang lalu
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
2
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
Ekonomi
18 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
3
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
Umum
23 jam yang lalu
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
4
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
Kesehatan
21 jam yang lalu
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
5
Detik-detik Jenazah PDP Corona di Sumsel Jatuh Saat akan Dikuburkan
Peristiwa
19 jam yang lalu
Detik-detik Jenazah PDP Corona di Sumsel Jatuh Saat akan Dikuburkan
6
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Politik
20 jam yang lalu
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Festival Perang Air Gunakan Jasa EO, Kadisparpora: Jika Ada Masalah Itu Bukan Tanggungjawab Dinas

Festival Perang Air Gunakan Jasa EO, Kadisparpora: Jika Ada Masalah Itu Bukan Tanggungjawab Dinas
Festival Perang Air di Kota Selatpanjang, Kepulauan Meranti.
Senin, 27 Januari 2020 12:08 WIB
Penulis: Gunawan
SELATPANJANG - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kepulauan Meranti mengandalkan jasa Event Organizer (EO) dalam penyelenggaraan iven tahunan Festival Perang Air sempena perayaan Imlek di Kota Selatpanjang.

Kemudian, seluruh perlengkapan dan kesuksesan acara merupakan tanggung jawab EO hal itu pun sesuai dengan dana yang dikucurkan dinas yang sebelumnya sudah melalui kesepakatan bersama.

Namun hal tersebut jauh dari impian, itu tergambar didalam pelaksanaan iven Perang Air tahun 2019 lalu. Dimana setelah acara berlalu sangat banyak terjadi masalah diluar perkiraan, inipun menjadi perbandingan pada tahun sebelumnya, dimana agenda yang telah menasional ini sukses tanpa ada masalah meskipun tanpa EO.

Kasus ini mencuat setelah diketahui dari beberapa postingan di media sosial, dimana ada beberapa pihak yang mengakui bahwa belum dibayarkan jasanya, padahal pekerjaan yang diminta sudah dilakukan.

Tidak diketahui secara pasti dimana letak masalahnya, namun hal ini sangat perlu kiranya diantisipasi oleh dinas terkait.

"Ditengah hiruk pikuk sebuah perayaan yang penuh kontroversial setiap tahunnya di tanah jantan ini, saya hanya ingin berkomentar bahwa setiap kebijakan pemerintahan pastinya tidak akan bisa mengakomodir semua keinginan masyarakatnya. Dan setiap event tidak ada kata sempurna didalamnya. Termasuk berhati-hati dalam memilih EO, jangan sampai tidak tuntas menyelesaikan hak pihak-pihak terkait. Yang penting tolong dipastikan jangan sampai pakai EO tahun kemaren, karena honor saya sebagai MC tidak dibayarkan dan infonya beberapa talent dalam acara itu juga tidak dibayarkan," tulis seseorang di Medsos.

Tanpa kapok, Disparpora Kepulauan Meranti kembali menggunakan jasa EO dalam menggelar acara tersebut.

Jika tahun 2019 lalu diakui mendapatkan dana dari pusat, tahun ini Disparpora memastikan tidak lagi mendapat kucuran tersebut.

"Kalau tahun lalu benar kita mendapatkan anggaran dari pusat, tahun ini kita tak lagi mendapatkannya karena saat ini sedang terjadi restrukturisasi di kementrian pariwisata," kata Kepala Disparpora Kepulauan Meranti, Rizki Hidayat SSTP MSi.

Agar acara tetap berlangsung meriah, dinas terpaksa menganggarkannya dari keuangan daerah.

"Selain dari pusat, kita juga tidak dapat bantuan keuangan dari provinsi. Jadi kita anggarkan untuk perang air ini melalui keuangan daerah sebesar Rp75 juta dan Meranti Carnival Night Rp75 juta," ujar Rizki.

Dikatakan Rizki, festival perang air ini memang harus menggunakan EO, agar lebih profesional. Jika ada permasalahan di lapangan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab EO dan bukan lagi menjadi tanggungjawab dinas.

"Memang harus pakai EO agar lebih profesional, kalau ada masalah ya itu tanggung jawab mereka, dinas tak tahu lagi. Tahun ini kita pakai EO lagi jadi segala urusan mereka yang urus," pungkasnya.***


wwwwww