Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kerangkat Tim Persela Sudah Terbentuk Kata Nil Maizar
Sepakbola
17 jam yang lalu
Kerangkat Tim Persela Sudah Terbentuk Kata Nil Maizar
2
FSP Sinergi BUMN Pastikan Kawal Klasterisasi BUMN dan Ciptaker
Ekonomi
23 jam yang lalu
FSP Sinergi BUMN Pastikan Kawal Klasterisasi BUMN dan Ciptaker
3
HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah
MPR RI
21 jam yang lalu
HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah
4
TPS Keliling Riskan Kecurangan, DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang
DPR RI
22 jam yang lalu
TPS Keliling Riskan Kecurangan, DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang
5
Rahmad Darmawan Nilai Pemain Depan Madura United Kurang Tenang
Sepakbola
23 jam yang lalu
Rahmad Darmawan Nilai Pemain Depan Madura United Kurang Tenang
6
Bima Sakti Pertajam Kekompakan Timnas U 16 Indonesia
Sepakbola
23 jam yang lalu
Bima Sakti Pertajam Kekompakan Timnas U 16 Indonesia
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pimpinan Badan Pengkajian: MPR Memikirkan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara

Pimpinan Badan Pengkajian: MPR Memikirkan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara
Rabu, 05 Februari 2020 21:39 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Dihadapan Civitas Akademica Universitas Surabaya (Ubaya), Pimpinan Badan Pengkajian MPR Agun Gunandjar Sudarsa mengingatkan, sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berubah, maka secara otomatis kedudukan dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat juga berubah.

"Saat ini, MPR tidak lagi memiliki fungsi dan kewenangan seperti sebelum dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Dulu, sebelum UUD 1945 mengalami perubahan, fungsi dan kewenangan MPR sangat kuat," ujarnya, Rabu (5/2/2020).

Karena saat itu kata Dia, MPR menjadi pelaksana kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Begitu kuatnya, sampai-sampai MPR bisa dengan mudah melantik dan menurunkan presiden.

Tetapi, setelah UUD 1945 mengalami perubahan, MPR tidak sekuat sebelumnya.

"Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi 'Kedaulatan berada di tangan rakyat' dan ini dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sekarang, kedaulatan rakyat dilaksanakan sesuai UUD, bukan dilaksanakan oleh MPR. Karena itu, praktis MPR sudah mengalami perubahan yang signifikan, dan tidak sama dengan MPR, seperti saat UUD pertama kali dibuat," kata Agun Gunandjar Sudarsa menambahkan.

Sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung mulai tahun 1999, kata Agun, MPR mendapat banyak masukan masyarakat, terutama yang khawatir kekuasaan presiden dilakukan secara tak terbatas. Pasalnya, presiden tidak lagi memiliki pengawas, seperti yang dulu dilakukan MPR.

Sedangkan UUD yang menjadi guide bagi presiden dalam melaksanakan pembangunan, tidak mengandung pasal-pasal yang detail. Dikhawatirkan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya presiden malah melanggar UUD.

"Karena itu MPR melalui badan pengkajian tengah memikirkan pentingnya pokok-pokok haluan negara. Ini penting agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bisa berkelanjutan, mulai dari pusat hingga daerah," pungkasnya.***


wwwwww