Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kerangkat Tim Persela Sudah Terbentuk Kata Nil Maizar
Sepakbola
18 jam yang lalu
Kerangkat Tim Persela Sudah Terbentuk Kata Nil Maizar
2
FSP Sinergi BUMN Pastikan Kawal Klasterisasi BUMN dan Ciptaker
Ekonomi
23 jam yang lalu
FSP Sinergi BUMN Pastikan Kawal Klasterisasi BUMN dan Ciptaker
3
HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah
MPR RI
22 jam yang lalu
HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah
4
TPS Keliling Riskan Kecurangan, DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang
DPR RI
23 jam yang lalu
TPS Keliling Riskan Kecurangan, DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang
5
Rahmad Darmawan Nilai Pemain Depan Madura United Kurang Tenang
Sepakbola
24 jam yang lalu
Rahmad Darmawan Nilai Pemain Depan Madura United Kurang Tenang
6
Bima Sakti Pertajam Kekompakan Timnas U 16 Indonesia
Sepakbola
23 jam yang lalu
Bima Sakti Pertajam Kekompakan Timnas U 16 Indonesia
Home  /  Berita  /  GoNews Group

DPD RI: Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Konsisten Jalankan Regulasi Perizinan Investasi

DPD RI: Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Konsisten Jalankan Regulasi Perizinan Investasi
Kamis, 06 Februari 2020 15:44 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - DPD RI sangat mendukung kemudahan investasi dengan memperhatikan kharakteristik daerah, namun pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai tidak konsisten terhadap regulasi penanaman modal di Indonesia.

Hal tersebut mengemuka pada Rapat Kerja antara Komite IV DPD RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKMP) membahas potensi dan tantangan investasi dan penanaman modal di daerah. Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (5/2).

Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta pada rapat kerja tersebut menekankan bahwa BKPM mempunyai fungsi strategis dalam menjaga kebijakan investasi penanaman modal di Indonesia, terkait regulasi masalah kemudahan perizinan pemerintah diminta konsisten karena hal itu penting penting untuk menarik investor.

"DPD RI mendukung kemudahan investasi, melalui BKPM yang saat ini punya fungsi strategis dalam menjaga kebijakan investasi penanaman modal di Indonesia sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2019, terkait regulasi perizinan pemerintah pusat dan daerah harus konsisten agar investor tidak hengkang," ucap Senator asal Maluku itu.
Wakil Ketua Komite IV Sukiryanto mengungkapkan saat ini aturan dan regulasi masih menyusahkan para investor asing, bisa dilihat dari 23 investor yang hengkang dari Tiongkok tidak ada yang masuk ke Indonesia tapi semua ke Vietnam karena adanya kemudahan investasi dukungan dari pemerintah mereka.

"Saat ini pemerintah pusat sudah membuat banyak paket-paket ekonomi untuk meningkatkan investasi tapi kenyataanya di daerah ada otonomi dan perda tidak konsisten sehingga investasi di daerah kurang berkembang, masalah proses perizinan di daerah memang sudah digital tapi secara riil di lapangan masih ada oknum yang bermain," lanjut Sukiryanto.

Pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya regulasi paket kebijakan agar dapat mendorong peningkatan akses dan iklim investasi ke Indonesia. Bahkan pemerintah telah menargetkan kemudahan berusaha di Indonesia menduduki setidaknya ranking 40 pada tahun 2024. Namun demikian usaha memperbaiki kemudahan berusaha tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga perlu dukungan dari pemerintahan daerah. Oleh karenanya, DPD RI berinisiatif menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Investasi dan Penanaman Modal Daerah untuk dapat membantu menyelesaikan masalah di daerah terkait daripada regulasi penanaman modal di daerah.

"Komite IV DPD RI sepakat untuk melakukan sosialisasi mengenai pemusatan perizinan oleh BKPM, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha untuk meningkatkan pemahaman investor di daerah, dan mendorong BKPM mempercepat realisasi investasi di daerah," pungkas Novita.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, untuk mendorong peningkatan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Inpres itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

“Langkah BKPM dalam menggerakkan dan memudahkan izin investasi mendapatkan dukungan dari Presiden dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomer 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Inpres tersebut salah satu isinya untuk mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, hal ini untuk mendorong kepastian hukum bagi investor dalam percepatan berinvestasi di Indonesia,” ujar Bahlil Lahadalia.***


wwwwww