Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di 'Kota Hujan'
MPR RI
7 jam yang lalu
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di Kota Hujan
2
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
Kesehatan
6 jam yang lalu
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
3
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
20 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
4
Implementasi 'New Normal' Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
MPR RI
4 jam yang lalu
Implementasi New Normal Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
5
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
Politik
7 jam yang lalu
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
6
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
Ekonomi
7 jam yang lalu
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Data Terbatas Pasien Corona Beredar, Polri Masih Tunggu Laporan

Data Terbatas Pasien Corona Beredar, Polri Masih Tunggu Laporan
Ilustrasi: GoNews.co
Jum'at, 06 Maret 2020 07:50 WIB
JAKARTA - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri, Kombes Asep Adi Saputra menyatakan, pihaknya masih menunggu laporan pihak yang dirugikan terkait beredarnya data pribadi pasien Corona atau Covid 19.

"Pelaporan harus dilakukan oleh orang yang dirugikan secara langsung," kata Asep di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).

Asep menjelaskan, hukum memang mengatur bahwa data pasien yang tidak boleh disebutkan tanpa izin pasien. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bisa menjadi dasar untuk proses hukum atas penyebaran tanpa hak terkait data pasien Corona.

Jika penyebaran melalui jejaring elektronik, maka dapat juga diterapkan Pasal 26 dan 45 Undang-Undang ITE.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Hukum, GoNews Group

wwwwww