Soal Moratorium Umroh, Komisi Agama Temui Dubes Saudi Arabia

Soal Moratorium Umroh, Komisi Agama Temui Dubes Saudi Arabia
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus (kanan). (Foto: Ist.)
Selasa, 10 Maret 2020 19:53 WIB
JAKARTA - Epidemi Corona telah berdampak pada terminasi layanan Umroh bagi jamaah termasuk dari Indonesia. Guna mencari solusi terbaik, DPR RI menyambangi Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi pada Selasa (10/03/2020), tadi.

Hadir dalam pertemuan yang dimaksudkan sebagai upaya mencari jalan tengah ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus dan Marwan Dasoppang.

"Kami menyiapkan rumah sakit khusus, menseleksi akses masuk ke Masjidil Haram, membatasi umrah untuk warga lokal Arab, dan lain-lain. Sangat menyedihkan memang, tapi ini harus kami lakukan" ungkap Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi, menjelaskan pada perwakilan DPR RI bahwa negara itu sudah melakukan upaya maksimal untuk menangani wabah corona virus.

Menanggapi penuturan Dubes, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus menyatakan, bahwa DPR RI selaku pengemban amanah rakyat Indonesia tengah berupaya menyuarakan hajat rakyat, di saat yang sama pemerintah Indonesia pun tengah melakukan upaya serius untuk menghadapi Corona.

"Kami mengapresiasi pertemuan ini. Namun kami sebagai corong suara dari masyarakat, dari umat Islam di Indonesia, sangat prihatin dengan kondisi ini. Kami sangat menghargai ikhtiar Pemerintah Saudi, sebagaimana kami juga mendorong penanganan cepat Pemerintah kami tentang corona" ujar Ihsan Yunus.

Di samping itu, kata Ihsan, "kami minta kejelasan terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Dampak corona terhadap jamaah umrah kami kan sangat besar. Bukan hanya ekonomi saja, namun juga psikologis jamaah kami yang sangat terasa,".

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebut bahwa kepastian haji sangat menentukan kehidupan jutaan umat di Indonesia.

"Penyelenggaraan Haji ini kan momen yang sangat penting. Kebijakan Saudi kami apresiasi. Namun kami sangat harap jangan terkatung-katung keputusannya. Ada jutaan umat yang mengantri, dan dalam prosesnya penyelenggaraan haji juga melibatkan ribuan orang yang secara berantai menghasilkan rantai ekonomi dan sosial yang sangat kuat" tambah Ihsan Yunus.

"Untuk itu kami dari Komisi VIII DPR meminta Pemerintah Saudi Arabia untuk segera memberikan kepastian terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Agar kami bisa mengambil keputusan dan mengkalkulasi kemungkinan terburuk. Jangan sampai yang jadi korban adalah umat yang sudah lama menabung mendaftar urus ini itu" Tambah Ihsan.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa Komisi VIII intens membahas penyelenggaraan haji dengan Pemerintah kepada Dubes Saudi Arabia.

"Kami sudah rapat dengan Menteri Agama soal biaya ibadah haji (bagi calon jamaah). Kami juga kebut rapat terkait teknis penyelenggaraan hajinya, seperti penerbangan, penginapan, layanan catering, hingga layanan kesehatan. Maka dari itu urgensi keputusan dari Pemerintah Saudi sangat penting kami tunggu" pungkasnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Ekonomi, Politik, DKI Jakarta

wwwwww