MPR Dukung Langkah Pemerintah Perketat Aturan Perlintasan WNA
Penulis: Muslikhin Effendy
Politikus Golkar itu, mendukung dan mengapresiasi sikap pemerintah yang melarang pelancong dari delapan negara tersebut masuk ke Indonesia, sebagai konsekuensi dari upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.
"Saya berharap, pihak imigrasi yang bertugas di pintu-pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan, agar secara konsekuen melaksanakan perintah tersebut sebagai upaya pencegahan masuknya virus Covid-19 ke Indonesia," ujar Bamsoet, Rabu (18/3/2020).
Selain itu, Wakil Ketua Kadin itu juga mengimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk saling bahu membahu serta memberikan dukungan kepada pemerintah dalam mengatasi perkembangan dan penyebaran virus Covid-19 di Tanah Air.
Bamsoet juga berharap, Pemerintah segera mendata dan memberikan persediaan tambahan APD maupun kebutuhan/alat kesehatan lainnya bagi para tenaga medis di setiap Rumah Sakit, khususnya bagi RS rujukan yang menangani pasien Covid-19, mengingat sudah adanya tenaga medis yang menjadi korban positif terinfeksi virus tersebut.
"Kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) untuk para tenaga medis, baik dokter maupun perawat di fasilitas kesehatan yang menangani pasien Covid-19, menyusul kian melonjaknya pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus Covid-19, Pemerintah juga harus membuat prosedur khusus penanganan pasien Covid-19 bagi para tenaga medis, agar perlindungan tenaga kesehatan dapat terjaga," tandasnya.
Ia juga mendorong, agara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bisa memastikan sistem pembelajaran secara online di sekolah-sekolah maupun di universitas tetap terus dilakukan, dengan memberikan fasilitas, sarana, maupun prasarana belajar-mengajar secara online (seperti aplikasi secara gratis) maupun metode pembelajaran yang dapat dilakukan, sehingga siswa/i di sekolah dan mahasiswa/i di Universitas tetap dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar secara maksimal di tengah mewabahnya Covid-19 di Indonesia.***
Kategori | : | Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta |