Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Sa'adah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
Olahraga
22 jam yang lalu
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Saadah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
2
Jangan Kalah oleh Pandemi, Pemerintah Dorong Koperasi 'Go Digital'
Pemerintahan
8 jam yang lalu
Jangan Kalah oleh Pandemi, Pemerintah Dorong Koperasi Go Digital
3
Pembukaan Kembali Sekolah, Orang Tua Bisa Pilih Anak Belajar di Rumah
Pemerintahan
8 jam yang lalu
Pembukaan Kembali Sekolah, Orang Tua Bisa Pilih Anak Belajar di Rumah
4
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
Peristiwa
7 jam yang lalu
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
5
Diduga Aktris FTV Ditangkap Polisi, Keterangan Tunggu Kapolrestabes
Hukum
7 jam yang lalu
Diduga Aktris FTV Ditangkap Polisi, Keterangan Tunggu Kapolrestabes
6
Jokowi Bersikukuh Lanjutkan Kartu Prakerja Lewat Perpres, Sukamta: Harusnya Dihentikan
Peristiwa
18 jam yang lalu
Jokowi Bersikukuh Lanjutkan Kartu Prakerja Lewat Perpres, Sukamta: Harusnya Dihentikan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Dokter dan Tenaga Medis Komplain, Arsul Sani Desak Polri dan Kemendag Selidiki Stok APD Corona

Dokter dan Tenaga Medis Komplain, Arsul Sani Desak Polri dan Kemendag Selidiki Stok APD Corona
Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani. (istimewa)
Sabtu, 21 Maret 2020 13:08 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, menegaskan di tengah merebaknya pandemi virus Corona di masa reses sekarang ini pihaknya telah menerima komplain dan keluhan dari para dokter dan tenaga medis dari berbagai daerah yang kesulitan mendapatkan berbagai Alat Pelindung Diri (APD) dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan penanggulangan penanganan wabah virus corona di daerahnya masing-masing.

Karena itu Sekjen PPP itu mendesak Polri dan Kemdag RI untuk melakukan penyelidikan stock APD di lapangan karena sangat dibutuhkan oleh tenaga medis di daerah.

"Kalaupun ada APD pada supliernya maka harganya melonjak tidak masuk akal. Bukan hanya masker saja harganya ratusan ribu rupiah. Ada dokter yang infokan bahwa ada baju hazmat yang hanya sekali pakai (disposable) biasanya hanya puluhan ribu rupiah tapi kini ratusan ribu rupiah. Sedang baju hazmat yang bisa dicuci dan dipakai ulang sudah tembus satu juta," tegas Arsul Sani, Sabtu (21/3/2020).

Untuk itu, Arsul Sani mendesak Polri bekerja sama PPNS dari Kementerian Perdagangan (Kemdag) untuk turun menyelidiki apa yang dikeluhkan oleh para tenaga medis dan rumah sakit ini. "Memang bisa jadi kelangkaan APD itu krn stocknya menipis akibat permintaan melonjak pesat. Namun kemungkinan ini termasuk yang harus diselidiki. Perusahaan dan suplier APD itu kan tidak banyak, sehingga para penyelidik diharapkan tidak banyak menemui kesulitan," ujarnya.

Bersamaan dengan itu Arsul meminta agar dalam proses penyelidikan itu Polri dan PPNS atau pejabat berwenang Kemdag turun mendatangi mereka, mengecek arus suplai-distribusi APD mereka dan melihat harganya di lapangan.

Lebih jauh lagi Arsul Sanu mengingatkan ketentuan pidana dalam Pasal 107 dan 108 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat dipergu akan sbg dasar hukum pidana materielnya. Dengan menggunakan Pasal 107 tsb, Polri atau PPNS yang berwenang memproses hukum terhadap siapapun yang menimbun atau menyimpan barang penting spt APD pada saat terjadi kelangkaan sedang barang tersebut dibutuhkan.

Ancaman hukuman pidananya hingga 5 tahun penjara dan denda Rp 50 milyar. Sedangkan berdasarkan Pasal 108 UU 7/2014, mereka yang melakukan manipulasi data atau informasi mengenai barang penting seperti APD tersebut diancam pidana penjara 4 tahun dan denda Rp10 milyar.***


wwwwww