Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa 'Ambyarrr'
DPR RI
17 jam yang lalu
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa Ambyarrr
2
Seiring 'New Normal', Portal Akses 'Pemicu Konflik' Baiknya Dibuka
Lingkungan
10 jam yang lalu
Seiring New Normal, Portal Akses Pemicu Konflik Baiknya Dibuka
3
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
Politik
17 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
4
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di 'Pangong Lake'
Internasional
18 jam yang lalu
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di Pangong Lake
5
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
Internasional
19 jam yang lalu
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
6
Tak Setuju 'New Normal'? Ini Pesan Hergun...
DPR RI
11 jam yang lalu
Tak Setuju New Normal? Ini Pesan Hergun...
Home  /  Berita  /  DPR RI

Data Penerima Bansos Perlu Diperbaiki, DTKS Tak Akurat

Data Penerima Bansos Perlu Diperbaiki, DTKS Tak Akurat
Salah satu model bantuan untuk masyarakat di tengah pandemi. (Gambar: Tangkapan layar video istimewa)
Selasa, 05 Mei 2020 01:00 WIB
JAKARTA - Orang yang sudah meninggal dunia tercatat sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) menjadi salah satu potret sengkatut data penerima Bansos. Saat ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi acuan pemerintah dalam penyaluran Bansos.

Hal itu diungkap Anggota Komisi IX DPR R, Intan Fauzi, Minggu (3/5/2020). Kata Intan, "DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang, sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang,".

"Data ini harus diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan Pemerintah tepat guna," kata Intan.

Kekeliruan data, dijelaskan Intan, membuat penyaluran Bansos tak tepat sasaran. Padahal, Anggaran untuk ini tak sedikit.

Sejak Maret 2020, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 405,1 triliun untuk menanggulangi pandemi Corona/Covid-19. Realokasi APBN tersebut, kata Intan, dipecah untuk penanganan kesehatan, dukungan untuk dunia usaha, dan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial, dianggarkan Rp 110 triliun.

Dana tersebut, lanjut Intan, dibelanjakan dalam bentuk bantuan PKH, bantuan tunai langsung, sembako dan lain-lain. Jumlah itu, belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah.

Sekedar pengingat, berdasarkan pidato presiden pada 9 April 2020, total ada 10 program bantuan yang ditetapkan pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Corona/Covid-19.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional

wwwwww