Apresiasi Pertemuan Puncak GNB, Ketua BKSP DPD RI Bicara Vaksin Atasi Pandemi

JAKARTA - Pertemuan Puncak Online Gerakan Non-Blok (GNB) untuk menghadapi COVID-19 yang berlangsung 4 Mei 2020 lalu, menghasilkan dua poin penting yakni yaitu pendekatan multilateralisme dan pembentukan Gugus Tugas GNB.

Hal itu diungkap oleh Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Gusti Farid Hasan Aman kepada wartawan, Selasa (12/5/2020).

Melalui pendekatan multilateral, negara-negara non blok diharap bisa berkonsentrasi kepada penyelamatan nyawa manusia, khususnya umat manusia di negara yang sumber daya kesehatannya tak memadai.

"Kunci penanganan COVID-19 ini ada di pengembangan vaksin, sehingga ketersediaan vaksin yang murah perlu disiapkan," kata Gusti Farid.

Senator dari Kalimantan Selatan ini juga berharap, semua pihak dapat menyiapkan strategi keluar atau exit strategy dalam menghadapi pandemi ini.

"Ada negara yang kurvanya turun atau mulai turun, ada yang masih menanjak atau belum melewati fase krisis. Atau ada juga yang bersiap menghadapi bahaya gelombang kedua atau ketiga pandemi ini. Jadi, memang harus difikirkan exit strategi atau strategi keluar agar pandemi COVID-19 ini bisa dikendalikan secara menyeluruh dan kita semua dapat berfikir menghidupkan perekonomian negara," kata Gusti Farid.

Gusti Farid juga berharap, penyusunan kebijakan exit strategy tetap berbasis kepada sains (ilmu pengetahuan) dan bukan karena keputusan yang terburu-buru.

"Exit strategy COVID-19 harus tetap mempertimbangkan data saintifik terbaik, untuk mencegah potensi ledakan infeksi virus ini apabila pembatasan sosial akan dilonggarkan," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pertemuan Puncak Online Gerakan Non-Blok (GNB) untuk Menghadapi COVID-19 (The Online Summit Level Meeting of the Non-Aligned Movement (NAM) Contact Group in Response to COVID-19) ini, diketuai oleh Presiden Azerbaijan, Ilham Aliev, dan dihadiri 120 negara anggota, termasuk Indonesia, serta wakil-wakil dari Uni Eropa, Uni Afrika, WHO dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.***