Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa 'Ambyarrr'
DPR RI
13 jam yang lalu
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa Ambyarrr
2
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
Politik
13 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
3
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
Internasional
15 jam yang lalu
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
4
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di 'Pangong Lake'
Internasional
14 jam yang lalu
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di Pangong Lake
5
DPR RI: 'New Normal' adalah Adaptasi dan Inovasi dalam Pakem Protokol Kesehatan
DPR RI
14 jam yang lalu
DPR RI: New Normal adalah Adaptasi dan Inovasi dalam Pakem Protokol Kesehatan
6
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember
Politik
13 jam yang lalu
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Pemerintah Bersiap Longgarkan PSBB

Pemerintah Bersiap Longgarkan PSBB
Presiden RI, Jokowi. (Istimewa)
Selasa, 12 Mei 2020 19:13 WIB
JAKARTA - Presiden meminta agar pelonggaran PSBB dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Dalam rapat virtual evaluasi PSBB, Selasa (12/5/2020), Presiden menyatakan, "semua didasarkan pada data-data lapangan,".

"Sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," kata Presiden.

Terkait pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, sebagaimana Dilansir tagar.id mengatakan, pihaknya telah menerima instruksi presiden agar disiapkan "suatu simulasi,".

Kata Doni, dalam upaya melakukan pelonggaran dan menyusun skenarionya, Gugus Tugas akan memberikan 4 kriteria. Pertama adalah upaya di bidang prakondisi yaitu sosialisasi. Kedua berhubungan dengan waktu, yakni kapan timing pelonggaran akan dilakukan.

"Ketiga prioritas bidang apa, termasuk daerah mana yang perlu dilakukan, terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah," kata dia.

Jangan sampai, ujar Doni, "nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan. Juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya,".

Dalam melakukan tahap Prakondisi, kata Doni, Gugus Tugas juga akan melibatkan sejumlah rangkaian kajian akademis dengan melibatkan pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar sosiologi, pakar komunikasi publik, pakar yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan, tokoh masyarakat, ulama, budayawan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Nasional, Pemerintahan

wwwwww