Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ingin Bayar Listrik dengan Mobile Banking, ID Pelanggan Justru Diblokir PLN
Nasional
15 jam yang lalu
Ingin Bayar Listrik dengan Mobile Banking, ID Pelanggan Justru Diblokir PLN
2
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
24 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
3
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Umum
22 jam yang lalu
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
4
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
5
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
6
MPR: Protokol Kesehatan di Masa Transisi Wajib Dipatuhi
MPR RI
22 jam yang lalu
MPR: Protokol Kesehatan di Masa Transisi Wajib Dipatuhi
Home  /  Berita  /  DPR RI

Makin Keras, Kritik Heri Gunawan soal Bank Jangkar

Makin Keras, Kritik Heri Gunawan soal Bank Jangkar
Foto: Ist.
Rabu, 20 Mei 2020 19:34 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, kembali mengkritisi kebijakan pemerintah terkait skema Bank jangkar. Menkeu Sri Mulyani, dinilai ngawur.

"Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, soal skema penempatan dana pemerintah di bank-bank penyangga likuiditas dalam negeri atau bank jangkar sebesar Rp 87,59 triliun, tampak sekali kebijakan ini ngawur," kata Heri kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).

Heri melanjutkan, Menteri Keuangan dalam keterangannya secara virtual pada Senin (18/5/2020) menyampaikan, inkonsistensi kebijakan yang pelaksanaannya mengacu PP 23/2020 dengan tidak kurang dari 12 skema, yang bertujuan untuk mendukung proses restrukturisasi untuk mengembalikan kepercayaan penyaluran kredit modal kerja kepada masyarakat khususnya UMKM terdampak Covid-19.

"Tapi Menkeu kemudian menekankan bahwa penempatan dana pemerintah itu bukan merupakan penyangga untuk membantu likuiditas bank," kata Heri.

Namun poin kedua penjelasannya, lanjut Heri, dinyatakan bahwa bank pelaksana atau bank yang melakukan restrukturisasi kredit/kekurangan likuiditas, menyampaikan proposal penempatan dana kepada bank peserta atau bank jangkar berdasarkan restrukturisasi yang dilakukan, jumlah dana yang dibutuhkan, dan seterusnya.

"Di sini jelas terlihat inkonsistensi dari kebijakan ini. Pertama dia katakan penempatan dana tersebut bukan merupakan penyangga untuk membantu likuiditas bank," kata Heri.

Tapi di poin kedua disebutkan bank pelaksana atau bank yang melakukan restrukturisasi kredit/kekurangan likuiditas. Kata Heri, "Skema pada point 1 dan point 2 berseberangan bos. Bahaya ini!".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Politik, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww