Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sultan Najamudin: Jangan Cuma Paket Pelatihan, Hentikan Program Kartu Prakerja
Politik
16 jam yang lalu
Sultan Najamudin: Jangan Cuma Paket Pelatihan, Hentikan Program Kartu Prakerja
2
Anggaran Peningkatan Prestasi Olahraga 2 Triiun
Sepakbola
19 jam yang lalu
Anggaran Peningkatan Prestasi Olahraga 2 Triiun
3
Leicester City Lawan Crystal Palace, Sajikan Laga Ketat
Sepakbola
18 jam yang lalu
Leicester City Lawan Crystal Palace, Sajikan Laga Ketat
4
Lawan Manchester United, Bournemouth Unggul di Bola Mati
Sepakbola
18 jam yang lalu
5
Target Lolos Liga 1, Babel Muba United FC Terus Lengkapi PasukanĀ 
Sepakbola
18 jam yang lalu
Target Lolos Liga 1, Babel Muba United FC Terus Lengkapi PasukanĀ 
6
Salah Satu Kasus Covid-19 di Kampar Merupakan Dokter Puskesmas di Pekanbaru
Kesehatan
23 jam yang lalu
Salah Satu Kasus Covid-19 di Kampar Merupakan Dokter Puskesmas di Pekanbaru
Home  /  Berita  /  Hukum

Presiden Diputus Melanggar Hukum terkait Pemblokiran Akses Internet Papua

Presiden Diputus Melanggar Hukum terkait Pemblokiran Akses Internet Papua
Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi. (Foto: Dok. Tempo.co)
Rabu, 03 Juni 2020 15:23 WIB
JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta memutus Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika periode lalu, telah melanggar hukum terkait pemblokiran akses Internet di Papua dan Papua Barat.

"Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum," kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan melalui telekonferensi, dikutip dari Tempo.co, Rabu (3/06/2020).

Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Jokowi.

Majelis hakim menilai pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwith yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2019, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019, dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019.

Pemblokiran internet kala itu, dilakukan menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Sumber:Tempo.co
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Pemerintahan, Hukum

wwwwww