Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sebut Santri Tahfidz Qur'an sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
Politik
6 jam yang lalu
Sebut Santri Tahfidz Quran sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
2
Survei LKPI: Nina Dai Bahtiar Unggul di Pilbup Indramayu karena Rakyat Kecewa Politik Dinasti
Politik
23 jam yang lalu
Survei LKPI: Nina Dai Bahtiar Unggul di Pilbup Indramayu karena Rakyat Kecewa Politik Dinasti
3
Kompolnas Soroti Kasus Pemalsuan Label SNI Rugikan Negara Rp2,7 Triliun
Hukum
23 jam yang lalu
Kompolnas Soroti Kasus Pemalsuan Label SNI Rugikan Negara Rp2,7 Triliun
4
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
Politik
2 jam yang lalu
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
5
Kawasan Wisata Terhambat Maju karena Sinyal, Mukhlis Minta Bantuan Operator
DPR RI
23 jam yang lalu
Kawasan Wisata Terhambat Maju karena Sinyal, Mukhlis Minta Bantuan Operator
Home  /  Berita  /  DPR RI

Pandemi jadi Titik Balik Integrasi Data Sosial, Legislator Siap Kaji Payung Hukum

Pandemi jadi Titik Balik Integrasi Data Sosial, Legislator Siap Kaji Payung Hukum
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina. (Foto: Ist. via Gesuri)
Selasa, 23 Juni 2020 19:14 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menilai, perlu ada intervensi dan sinergi bersama para pemangku kepentingan guna mencapai data sosial yang prudent.

"Kementerian Sosial punya instrumen untuk mendata lewat DTKS. Kementerian lain juga ada data lewat instrumen masing-masing. Seharusnya sinergi aja, jangan ada ego sektoral," kata Selly kepada wartawan, Selasa (23/6/2020).

Pernyata Selly, menyusul mengemukanya kendala teknis dan non teknis soal data sosial. Berbagai kendala itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, dan Deputi Kelembagaan Kemenpan RB, pada Senin (22/6/2020) kemarin.

Pandemi Covid-19 yang mengharuskan negara mendukung daya hidup masyarakat, diharap Selly menjadi titik balik integrasi data agar ada data yang jelas, terpercaya, up to date.

"Pemerintah lakukan fungsi sinergi ini dengan baik dong. Data sosial kemiskinan gini kan bukan deretan angka, ini itu data hidup matinya rakyat. Jangan memunggungi realita lapangan. Kalau datanya saja masih bermasalah, ya turunan programnya juga pasti jadi masalah. Jangan pelihara terus lingkaran kesalahan kaya begini," tegas Selly.

Untuk itu, Politisi PDIP ini melanjutkan, pihaknya terbuka untuk mengkaji ulang payung hukum terkait pengelolaan data sosial. "Urusan hajat hidup rakyat ini harus jelas, cepat, dan tuntas. Ini tidak sepele lho, karena rentan jadi masalah di masyarakat,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww