Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Simpati Indonesia Untuk Para Korban Ledakan Lebanon
DPR RI
11 jam yang lalu
Simpati Indonesia Untuk Para Korban Ledakan Lebanon
2
HNW: Tragedi Ledakan Dahsyat di Beirut Harus Diusut Tuntas
MPR RI
11 jam yang lalu
HNW: Tragedi Ledakan Dahsyat di Beirut Harus Diusut Tuntas
3
Perlu Terobosan Kreatif untuk Hindari Resesi Ekonomi
MPR RI
11 jam yang lalu
Perlu Terobosan Kreatif untuk Hindari Resesi Ekonomi
4
Kawal RUU Ciptakerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah
DPD RI
11 jam yang lalu
Kawal RUU Ciptakerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah
5
Hasan Basri: Ada 174 Pasal Yang Akan Kami Pelototi
DPD RI
11 jam yang lalu
Hasan Basri: Ada 174 Pasal Yang Akan Kami Pelototi
6
Sultan Najamudin Keluhkan Kinerja Menteri Perdagangan
GoNews Group
8 jam yang lalu
Sultan Najamudin Keluhkan Kinerja Menteri Perdagangan
Home  /  Berita  /  DPR RI

Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran, DPR Desak Mensos Perbaiki Data Warga Miskin

Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran, DPR Desak Mensos Perbaiki Data Warga Miskin
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily pada rapat gabungan antara Komisi VIII dengan Kemensos, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan Kemenkeu, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020). (dok Humas DPR)
Kamis, 02 Juli 2020 19:10 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kembali menegaskan kepada Pemerintah untuk terus memperbaiki data bagi calon penerima bantuan sosial. Ia menyebut data yang tak valid akan membuat uang negara terbuang percuma.

Demikian disampaikan Ace pada rapat gabungan antara Komisi VIII dengan Kemensos, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan Kemenkeu, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020) kemarin.

"Pertama saya ingin menyampaikan, negara kita sedang diuji mewujudkan cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerminan dari cita-cita keadilan sosial itu dilihat dari sejauh mana negara hadir di tengah masyarakat dan itu ditunjukan dengan kesiapan negara sendiri untuk bisa hadir dengan berbagai macam solusi-solusi yang tepat di tengah pandemi Covid 19 ini," ujar Ace.

Namun politisi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya melihat penyaluran bansos yang terjadi di lapangan masih banyak catatan-catatan serius, terutama untuk Kemensos dan Kemendes. Padahal di sisi lain keterangan Kemenkeu menyebutkan sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk bantuan perlindungan sosial. Namun kalau uang tersebut dikeluarkan untuk menunjukkan kehadiran negara tapi sasarannya tidak tepat, maka uang itu menjadi percuma.

"Oleh karena itu, sistem menjadi sangat penting bahkan wajib hukumnya sama dengan menciptakan keadilan itu sendiri," jelas Ace.

Menurutnya, saat ini diperlukan sistem yang baik untuk mengelola data kemiskinan. Dengan mengutip kaidah ushul fiqh, ia menegaskan pentingnya sistem pendataan itu demi terwujudnya keadilan.

"Ma la yatimmul wujub illa biha fauwa wajibun (kalau kita ingin mencapai satu tujuan, ada caranya, caranya itu menjadi sesuatu yang wajib juga). Jadi kalau negara wajib hadir di tengah masyarakat tapi kitanya sendiri salah dalam membuat sistem di dalam masyarakat itu sendiri, maka itu akan percuma. Oleh karena itu, penting keberadaan dari pendataan ini," terang Ace.

Menurut Ace, Komisi VIII DPR RI masih banyak menemukan bansos yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Ia meminta kementerian yang mengelola data kemiskinan untuk saling bersinergi.

"Kami baru selesai kunjungan ke Bandung kemarin Pak, untuk memastikan betul enggak sih masih ditemukan adanya masalah. Ternyata diakui juga seperti yang disampaikan teman-teman," kata Ace.***


wwwwww