Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri

JAKARTA - Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, kembali mendapat kritik tajam dari sejumlah praktisi dan pengamat pendidikan.

Nadiem dianggap belum dapat mewujudkan secara nyata program dan visi Nawacita sebagai Mendikbud. Sebagaimana harapan tinggi yang telah disematkan kepadanya saat ditunjuk Presiden Joko Widodo, kurang lebih 9 bulan yang lalu.

Menurut Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Wahyudi Kumorotomo, Nadiem sebagai Menteri Pendidikan tidak betul-betul menguasai peta persoalan pendidikan di Indonesia.

"Nadiem agaknya lebih cocok menjadi salah satu Dirjen dalam Kementerian Pendidikan yang dapat membuat inovasi di bidang teknologi pendidikan," ujar Wahyudi dalam diskusi virtual Pustakapedia bertema "Arah Pendidikan Kita: Mas Nadiem Mau ke Mana?”, Selasa (7/7/2020).

Wahyudi beralasan, terdapat konteks yang berbeda di Kemendikbud yang kini menangani semua jenjang pendidikan di Indonesia. Selain itu, menurutnya, ide Nadiem yang menghendaki semua kegiatan proses belajar mengajar (PBM) dilakukan secara daring tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Banyak daerah yang belum mempunyai infrastruktur pendidikan yang memadai. Jangankan internet, bahkan banyak daerah di Indonesia yang belum teraliri listrik. Hal ini tentu memerlukan segregasi dan segmentasi kebijakan sesuai dengan kenyataan di setiap daerah. Artinya tidak semua jenjang dan daerah dapat dilakukan PBM secara daring karena banyak materi pembelajaran yang memerlukan mentoring pengajar," beber Wahyudi.

Wahyudi juga menyoroti program Merdeka Belajar dengan banyak catatan. Program ini menurutnya, pada tingkat operasional tidak benar-benar dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pembelajaran secara merdeka sesuai dengan visi dan konsep yang dibuat.

"Program Merdeka Belajar sejauh ini tampak baru sebatas gimmick," tegasnya, seperti dilansir GoNews.co dari Kantor Berita RMOLJakarta.

Tak hanya itu, Wahyudi juga menyinggung perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak terlalu meyakinkan. Faktanya, sampai 2019, SDM Indonesia masih didominasi lulusan SD (32 persen) dan SMP (22,8 persen) atau 54 persen lebih.

Berikutnya, lulusan SMA (20,15 persen), SMK (17,31 persen), D1-D2-D3 (1,8 persen), dan S1 ke atas (4,11 persen).

Terkait dengan fakta di atas, tampaknya belum ada terobosan dari Menteri Nadiem. Wahyudi justru meragukan apa yang tertuang dalam Strategi Kemendikbud 2020-2024 yang menjadi bagian program Merdeka Belajar, yang menyebutkan bahwa angka partisipasi peserta didik di perguruan tinggi dipatok pada angka 70 persen.

"Bagaimana mungkin pada tahun 2019 berada di angka partisipasi 4,11 persen lalu melompat ke angka 70 persen hanya dalam empat tahun?" tutup Wahyudi.

Selain Wahyudi Kumorotomo, diskusi online itu juga diikuti beberapa pembicara. Yaitu pengantar diskusi CEO Pustakapedia, Akhmad Muzambik, Narsum Doni Koesoema A (Pakar Pendidikan) dan Muhammad Ramli Rahim (Ketua Ikatan Guru Indonesia-IGI), pemantik David Krisna Alka (Editor in Chief Pustakapedia), dan dimoderatori oleh Andriansyah Syihabuddin.***