Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
2
Kuatkan Hubungan Kerjasama Antar Negara saat Pandemi, Azis Syamsudin Temui Dubes Singapura
Politik
15 jam yang lalu
Kuatkan Hubungan Kerjasama Antar Negara saat Pandemi, Azis Syamsudin Temui Dubes Singapura
3
'Gelora Kemerdekaan 2020' dan Launching API GELORA di HUT RI ke-75
Politik
16 jam yang lalu
Gelora Kemerdekaan 2020 dan Launching API GELORA di HUT RI ke-75
4
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
Politik
14 jam yang lalu
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
5
DPP PAN Tegaskan Muswil PAN Riau Digelar Akhir Agustus 2020
Politik
16 jam yang lalu
DPP PAN Tegaskan Muswil PAN Riau Digelar Akhir Agustus 2020
6
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
Peristiwa
15 jam yang lalu
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
Home  /  Berita  /  DPR RI

RDP Kasus Djoko Tjandra Belum Lebih Penting dari RDP RUU Ciptaker

RDP Kasus Djoko Tjandra Belum Lebih Penting dari RDP RUU Ciptaker
Ilustrasi.
Kamis, 23 Juli 2020 11:19 WIB
JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Rahmat Muhajirin mengungkapkan, rencana Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan dengan Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Imigrasi Kemenkumham untuk membahas kasus buronan Djoko Tjandra dikesampingkan, karena persoalan urgensi.

Kata Rahmat dalam siaran pers, Kamis (23/7/2020), ketika bicara soal RDP RUU Cipta Kerja, "RUU ini sangat dibutuhkan untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19,".

Rahmat menegaskan, hal itu sudah sesuai dengan peraturan tata tertib (tatib) DPR dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa kasus Djoko Tjandra harus diselesaikan, dan sudah ada para penegah hukum untuk itu.

Soal RDP, kata Rahmat, "Baleg punya kewenangan sendiri kenapa harus dibicarakan di masa reses RUU Cipta Kerja. RUU ini sangat dibutuhkan sekali, untuk Indonesia masuk ke dalam kehidupan new normal. Artinya, UU ini sangat dibutuhkan segera,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Politik, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww