Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lembaga Penyiaran harus Mampu Memperkuat Ideologi Bangsa
Politik
19 jam yang lalu
Lembaga Penyiaran harus Mampu Memperkuat Ideologi Bangsa
2
169 Tetangga HRS Rapid Test, Polisi: Hasilnya Nonreaktif Semua
Kesehatan
16 jam yang lalu
169 Tetangga HRS Rapid Test, Polisi: Hasilnya Nonreaktif Semua
3
RPP Badan Usaha Desa Akan Dibahas Lintas Kementerian
Ekonomi
23 jam yang lalu
RPP Badan Usaha Desa Akan Dibahas Lintas Kementerian
4
Legislator Ini Ajak Tokoh dan Ustazah di Jakarta Berjuang Bersama
Politik
5 jam yang lalu
Legislator Ini Ajak Tokoh dan Ustazah di Jakarta Berjuang Bersama
5
Kata Gus Menteri, Satu Desa hanya Boleh Punya Satu Bumdes, Namun Khusus BumDesa Boleh Lebih dari Satu
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Kata Gus Menteri, Satu Desa hanya Boleh Punya Satu Bumdes, Namun Khusus BumDesa Boleh Lebih dari Satu
6
Sosok Gusti Ega Putrawan, Anak Pebisnis Rokok, Pacaran Dikawal TNI
Umum
5 jam yang lalu
Sosok Gusti Ega Putrawan, Anak Pebisnis Rokok, Pacaran Dikawal TNI
Home  /  Berita  /  Hukum

Aturan MA, Korupsi di Atas Rp100 Miliar bisa Dipidana Seumur Hidup

Aturan MA, Korupsi di Atas Rp100 Miliar bisa Dipidana Seumur Hidup
Gambar: Ist./MA
Senin, 03 Agustus 2020 07:16 WIB
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 sebagai peraturan pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nilai korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup.

Mengutip Antara, Senin (3/8/2020), hakim harus mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara; tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana; keadaan yang memberatkan atau meringankan; penjatuhan pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Berkaitan dengan kategori keuangan, dalam mengadili perkara Pasal 2 UU Tipikor, kategori terbagi menjadi 4, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar serta ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar.

Sementara dalam mengadili Pasal 3, kategori kerugian keuangan negara terbagi menjadi 5, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar, ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar serta paling ringan sampai Rp200 juta.

Untuk kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi, penjatuhan pidana adalah 16-20 tahun/seumur hidup dan denda Rp800 juta-Rp1 miliar. Apabila kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan sedang hukumannya adalah 13-16 tahun dan denda Rp650-Rp800 juta.

Selanjutnya kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah 10-13 tahun dan denda Rp500-Rp650 juta.

Seterusnya hingga kategori paling ringan dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah penjara 1-2 tahun dan denda Rp50-Rp100 juta.

Peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

Ketua Mahkamah Agung meneken peraturan tersebut pada 8 Juli 2020 dan resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Juli 2020.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Nasional, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwww