Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Satu Poin SDGs Tambahan sebagai Terobosan KemendesPDTT
Pemerintahan
9 jam yang lalu
Satu Poin SDGs Tambahan sebagai Terobosan KemendesPDTT
2
Wafat Usai Melahirkan, Makam Anis Dibongkar OTK, 2 Lembar Kain Kafan Hilang
Peristiwa
7 jam yang lalu
Wafat Usai Melahirkan, Makam Anis Dibongkar OTK, 2 Lembar Kain Kafan Hilang
3
Anggota Parlemen Prancis Kabur Saat Lihat Mahasiswi Cantik Berjilbab Ini Hadir di Ruang Pertemuan
Internasional
13 jam yang lalu
Anggota Parlemen Prancis Kabur Saat Lihat Mahasiswi Cantik Berjilbab Ini Hadir di Ruang Pertemuan
4
LaNyalla Terima Gelar Tetue Bebuyutan Rambang Kuang
DPD RI
12 jam yang lalu
LaNyalla Terima Gelar Tetue Bebuyutan Rambang Kuang
5
Menteri Agama Positif Covid-19, Begini Kondisinya Saat Ini
Kesehatan
10 jam yang lalu
Menteri Agama Positif Covid-19, Begini Kondisinya Saat Ini
6
Lima Jenazah WNI Ditemukan di Malaysia, Diduga Ini Penyebab Kematiannya
Internasional
14 jam yang lalu
Lima Jenazah WNI Ditemukan di Malaysia, Diduga Ini Penyebab Kematiannya
Home  /  Berita  /  Politik

Mardani Ali Sera: Pilkada Serentak Harus Tunjukkan Energi Positif Bangsa

Mardani Ali Sera: Pilkada Serentak Harus Tunjukkan Energi Positif Bangsa
Anggota MPR RI, Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. (GoNews.co)
Senin, 24 Agustus 2020 18:34 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera menyebutkan, Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember di 270 daerah pemilihan merupakan Pilkada yang paling berisiko karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.

Karena itu penyelenggaran Pilkada serentak diperhitungkan secara matang termasuk penerapan protokol kesehatan secara ketat.

"Karena itu kami harus benar-benar memperhitungkan secara matang agar risiko tinggi penyelenggaraan Pilkada serentak namun bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada melawan Covid-19," kata Mardani Ali Sera dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi" di Media Center MPR/DPR RI, Lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020).

Turut berbicara dalam diskusi ini anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, dan pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe.

Mardani mengungkapkan salah satu yang diperhitungkan dalam pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 adalah pengumpulan massa. "Kami mendorong Peraturan KPU dalam bab pengumpulan massa. Kita minta jaga jarak sekitar 2 meter. Kami juga mendesak KPU atau Bawaslu menghentikan kampanye yang tidak mengikuti protokol Covid-19," katanya.

Agar Pilkada serentak menjadi momentum menghidupkan semangat kebangsaan, menurut Mardani Ali Sera, merupakan pekerjaan bersama.

"Kami mengusulkan dalam RDP dengan Kemendagri, agar Pilkada serentak menjadi orkestra yang indah dan ketat. Pilkada serentak ini harus menunjukkan energi positif bangsa bahwa di masa pandemi Covid-19 kita bisa menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas, tidak menjadi cluster baru Covid-19, dan hasilnya adalah kemenangan besar buat rakyat," paparnya.

Mardani menambahkan ada tiga syarat untuk menjadikan Pilkada serentak sebagai orkestra yang indah dan ketat. Pertama, masyarakat perlu dilibatkan sejak awal. Masyarakat, partai politik dan media harus punya komitmen. "Seharusnya jangan sampai ada kotak kosong. Sedih sekali kalau Pilkada ada calon tunggal karena ini bencana dan musibah bagi demokrasi," tuturnya.

Kedua, penyelenggara tidak hanya memiliki integritas tetapi juga harus meningkatkan profesionalismenya. "KPU dan KPUD, Bawaslu, Bawasda, harus benar-benar menerapkan protokol Covid-19 secara ketat. Bahkan kita ingin mengusulkan sanksi ketat bagi pasangan calon yang tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19," katanya.

Ketiga, kedewasaan dari Kemendagri untuk menjadi dirigen dalam orkestra itu. "Mendagri adalah pembina kepala daerah. Siapa pun harus menjadikan Pilkada sebagai orkestra indah yang menunjukkan bangsa Indonesia bisa menyelenggarakan Pilkada tanpa ada cluster baru dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas," ujarnya.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengungkapkan agar Pilkada serentak tidak menjadi cluster baru penyebaran Covid-19 maka ada dua cara. Pertama, level teknis prosedural. Misalnya, seluruh tahapan Pilkada serentak dikaji ulang, seperti rescheduling pelaksanaan Pilkada, pembatasan massa dalam kampanye, pencoblosan harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Kedua, level substansi. Dalam situasi krisis dan terbatas, jangan sampai Pilkada disusupi tujuan lain yang bertolak belakang dengan semangat kebangsaan. Misalnya, masuknya kekuatan pemodal memasuki arena Pilkada.

"Problem hari ini adalah bagaimana Pilkada memunculkan tokoh pemimpin yang memiliki kapasitas memajukan daerah dalam forum dunia. Karena kepala daerah yang kita miliki saat ini masih berpikir pada tingkat regional atau nasional. Pilkada belum memunculkan pemimpin atau kepala daerah yang memajukan daerahnya ke tingkat dunia,” katanya.

Sementara itu Ketua Komite I DPD Fachrul Razi dan pengamat politik Maksimus Lalongkoe berpendapat sama bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak lebih baik ditunda hingga pandemi Covid-19 mereda. "Sampai saat ini kita meminta pelaksanaan Pilkada serentak ditunda ke tahun 2021, banyak daerah juga yang belum siap," kata Fachrul Razi.

Alasannya kata Dia, kasus positif Covid-19 masih tinggi pada daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak.

Pengamat Politik Maksimus Lalongkoe juga mengatakan alangkah eloknya bila Pilkada serentak tahun 2020 ditunda. "Jumlah yang terkena Covid-19 terus bertambah belum lagi dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan hidup. Jangan sampai Pilkada ini justru menyulitkan rakyat di tengah pandemi Covid-19 ini," ujarnya.***


wwwwww