Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Viral Ustaz Abdul Somad Dikawal TNI saat Ceramah di Lampung
Peristiwa
20 jam yang lalu
Viral Ustaz Abdul Somad Dikawal TNI saat Ceramah di Lampung
2
Gus Jazil: Empat Pilar MPR Bukan Soal Pemahaman Tapi Praktik Sehari-hari
MPR RI
18 jam yang lalu
Gus Jazil: Empat Pilar MPR Bukan Soal Pemahaman Tapi Praktik Sehari-hari
3
Pengamat Bilang, Sejak Dipimpin Luhut, Corona Bukan Mereda Malah Menggila
Kesehatan
18 jam yang lalu
Pengamat Bilang, Sejak Dipimpin Luhut, Corona Bukan Mereda Malah Menggila
4
Aep Pertahankan Gelar Dengan Kemenangan KO
Olahraga
15 jam yang lalu
Aep Pertahankan Gelar Dengan Kemenangan KO
5
Bali United FC Waspadai Hari Nur
Sepakbola
15 jam yang lalu
Bali United FC Waspadai Hari Nur
6
Terdampak Pandemi, DPR Dorong Belanja Media dari Lembaga Pemerintah
Politik
14 jam yang lalu
Terdampak Pandemi, DPR Dorong Belanja Media dari Lembaga Pemerintah
Home  /  Berita  /  Hukum

Ratusan Kasus Penyelewengan Bansos Covid, Terbanyak di Sumatera Utara

Ratusan Kasus Penyelewengan Bansos Covid, Terbanyak di Sumatera Utara
Ilustrasi. (Net)
Senin, 07 September 2020 16:36 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Berdasarkan catatan Kepolisian, ada sebanyak 107 kasus penyelewengan bantuan sosial (bansos) yang ditujukan bagi warga terdampak Covid-19.

Dan kasus terbanyak tercatat terjadi di wilayah Sumatera Utara dengan 39 kasus. Merespon hal itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mendesak Kepolisian segera mengambil sikap tegas.

"Polisi harus mengusut 107 kasus penyelewengan bansos dan menindak tegas pelaku penyelewengan tersebut, mengingat penyelewengan bansos merupakan tindak pidana dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat," ujar Bamsoet sapaan akrabnya, Senin (7/9/2020) di Jakarta.

Selain Kepolisian, Bamsoet juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan bansos.

Ia juga berharap, emerintah daerah (pemda) dapat memberikan pendampingan dan pendapat terkait kendala teknis yang dihadapi Satgas Penanganan Covid-19 dalam penyaluran maupun pendistribusian bansos.

"Saya minta, pemerintah daerah melakukan evaluasi terutama terhadap data penerima secara berkala dan memperbaharui data masyarakat penerima bansos dan subsidi yang dipadankan dengan nomor induk kependudukan (NIK), mengingat pembaharuan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan data penerima bansos dan subsidi tepat sasaran," tandasnya.

Terakhir, Bamsoet juga meminta pemda dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk memperhatikan masukan dari KPK yang menyatakan sejumlah penyaluran bansos dan subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Pemda harus berupaya optimal dan maksimal dalam menyalurkan dan mendistribusikan bansos secara merata kepada setiap warga yang terdampak Covid-19," pungkasnya.***


wwwwww