Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Anis Beri Wejangan untuk Struktur PKS se-Jakarta Timur
Politik
22 jam yang lalu
Anis Beri Wejangan untuk Struktur PKS se-Jakarta Timur
2
Polri Berjanji Tindak Tegas Oknum Brimob yang Jual Senjata ke KKB Papua
Peristiwa
21 jam yang lalu
Polri Berjanji Tindak Tegas Oknum Brimob yang Jual Senjata ke KKB Papua
3
OPM Mengaku Sering Beli Senjata dari Oknum Aparat Indonesia
Peristiwa
18 jam yang lalu
OPM Mengaku Sering Beli Senjata dari Oknum Aparat Indonesia
4
Tanpa TKA, Bangsa Indonesia Mampu Bekerja di Bidang Apapun
Politik
23 jam yang lalu
Tanpa TKA, Bangsa Indonesia Mampu Bekerja di Bidang Apapun
5
Soal Film 'My Flag' Gus Hasyim: Kita Warga NU Saja Jijik Melihatnya
Peristiwa
18 jam yang lalu
Soal Film My Flag Gus Hasyim: Kita Warga NU Saja Jijik Melihatnya
6
Pandemi, Polisi di Tangerang Panen Raya Jagung Hibrida bersama Masyarakat
Ekonomi
18 jam yang lalu
Pandemi, Polisi di Tangerang Panen Raya Jagung Hibrida bersama Masyarakat
Home  /  Berita  /  DPR RI

Perhatikan Asas Keadilan: Masa Rakyat Disuruh Beli TV Digital?

Perhatikan Asas Keadilan: Masa Rakyat Disuruh Beli TV Digital?
Ilustrasi: Ist.
Senin, 14 September 2020 15:39 WIB

JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin meminta, muatan tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran di Omnibuslaw Ciptaker harus memperhatikan rasa keadilan.

Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslaw Ciptaker, diketahui mendukung arahan Presiden terkait percepatan digitalisasi termasuk untuk bidang pertelevisian. Pengguna TV analog, secara otomatis terdorong beralih ke TV digital.

"Tolong kita lihat dari bawah apakah sudah benar?  Apakah kita tidak terburu buru? Masa rakyat disuruh beli TV digital? Recovery pandemi ini saja kita tidak tahu  berapa lama. Televisi merupakan hiburan bagi mereka, tolong ada asas keadilan, jangan menguntungkan satu pihak. Kalau kita sampaikan alasan seperti ini, saya yakin Presiden tergugah," kata Nurul dalam Rapat Panja RUU Ciptaker di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Hal senada juga disampaikan politisi senior Golkar, Firman Soebagyo, kata Firman, "Kami sepakat tentang penerapan digitalisasi ini, tapi kita juga harus rasional,".

"Dalam konteks pertelevisian, masih banyak masyarakat kita yang menggunakan televisi analog. Apakah mereka siap? Kita harus memikirkan mereka. Dalam membuat kebijakan kita harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Firman.

Sebelumnya, pada awal Agustus lalu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait 5 langkah percepatan transformasi digital, di antaranya percepatan dan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet; membuat roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis; percepatan integrasi antara pusat data nasional; menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital; serta regulasi.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Hukum
wwwwww