Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
17 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
18 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
3
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
Kemenpora
11 jam yang lalu
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
4
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
Ekonomi
19 jam yang lalu
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
5
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
Metropolitan
19 jam yang lalu
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
6
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Umum
19 jam yang lalu
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Home  /  Berita  /  Kriminal

Singapura Bisa! DPR Minta KPU Tegas Gelar Pilkada Ketat Prokes

Singapura Bisa! DPR Minta KPU Tegas Gelar Pilkada Ketat Prokes
Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Aziz Syamsuddin saat mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Dok.)
Selasa, 15 September 2020 19:59 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Aziz Syamsuddin, meminta penyelengara pemilu mampu meyakinkan konsep pemungutan suara dalam Pilkada 2020 dapat terlaksana dengan penerapan disiplin protokol kesehatan (Protokol Kesehatan) yang ketat.




"KPU wajib menindak tegas para Paslon yang melaksanakan kegiatan tanpa mengindahkan protokol kesehatan, baik saat melakukan sosialisasi maupun pemilihan di tempat pemungutan suara nantinya," kata Aziz kepada Wartawan Parlemen, Selasa (15/9/2020).

BACA JUGA: Kasus Corona Kian Meningkat sebaiknya Pilkada 2020 Ditunda

BACA JUGA: Legislator Golkar Dorong Denda hingga Rp100 Juta untuk Pelanggar Protokol Kesehatan

Berbagai pelanggaran pada saat Pendaftaran Calon Kepala Daerah di berbagai wilayah beberapa waktu lalu, kata Aziz, telah membuktikan bahwa penerapan aturan protokol kesehatan yang dibuat oleh KPU tidak diindahkan oleh para pasangan calon dan masyarakat.

Aziz menegaskan, "Pilkada serentak yang akan diadakan di 270 daerah sangatlah rawan dalam hal potensi penyebaran Covid-19 jika protokol kesehatan tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh,". 

"Jangan sampai Pesta Demokrasi ini memunculkan klaster baru penyebaran Covid 19 dari Pilkada serentak," kata Politisi Partai Golkar itu.

Untuk itu, Aziz berpandangan, perlu ada pengawasan ketat dari aparat keamanan baik TNI maupun Polri di lokasi sosialisasi maupun lokasi pemungutan suara nantinya.

"Keberhasilan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada serentak akan menjadi contoh yang baik nantinya. Sebaliknya, kegagalan dalam penerapan aturan dan disiplin akan menjadi permasalahan sosial dan kesehatan," tandasnya.

Negara Singapura berhasil melaksanakan pemilihan umum di masa Pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Meskipun skala Pemilu di Singapura bersifat makro, namun dapat menjadi contoh di Indonesia untuk diselengarakan secara mikro.

"Kita harus buktikan kepada Singapura dan negara belahan dunia lainnya bahwa kita bisa melaksanakan hal itu juga," tutupnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Badminton, Kriminal, Nasional, Metropolitan
wwwwww