Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
Metropolitan
16 jam yang lalu
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
2
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
Sepakbola
13 jam yang lalu
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
3
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
Kemenpora
14 jam yang lalu
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
4
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
Ekonomi
18 jam yang lalu
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
5
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
Non Olympic
12 jam yang lalu
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
6
Wapres Gibran Rakabuming Siap Buka Dokumen Pendidikan di PTUN, Tolak Gugatan Dicabut
Umum
18 jam yang lalu
Wapres Gibran Rakabuming Siap Buka Dokumen Pendidikan di PTUN, Tolak Gugatan Dicabut
Home  /  Berita  /  Nasional

Sejumlah Sorotan untuk RUU Ciptaker yang Diketok Palu ‘Senayan’

Sejumlah Sorotan untuk RUU Ciptaker yang Diketok Palu ‘Senayan’
Ilustrasi penolakan RUU Ciptaker. (Foto: Ist./CNN Indonesia)
Senin, 05 Oktober 2020 23:11 WIB
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Omnibuslaw Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang Ciptaker malalui Rapat Paripurna yang berlangsung di Senayan, Jakarta, pada Senin (5/10/2020).

Meski disahkan menjadi UU, Rapat Paripurna, sempat diwarnai aksi walkout. Sementara Fraksi yang tegas menolak pengesahan, hanya dua fraksi yakni PKS dan Demokrat.

Sejak masih proses pembahasan RUU, Ciptaker yang merupakan Omnibuslaw inisiatif pemerintah itu diketahui disorot publik. Mengutip kompas, beberapa sorotan atas RUU Ciptaker sebelumnya yakni:

1) Penghapusan upah minimum.

2) Jam lembur lebih lama.

3) Kontrak seumur hidup dan rentan PHK.

4) Pemotongan waktu Istirahat. Dan,

5) Mempermudah perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA).

***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, Badminton, DKI Jakarta
wwwwww