Wakil Ketua MPR: Hindari Transaksional dalam Pilkada

PANDEGLANG - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah bagian dari demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk daerah. Namun seringkali Pilkada menghasilkan pemimpin yang kemudian hari bermasalah. Ini disebabkan karena ketika pemilihan masih diwarnai dengan transaksional seperti money politics.

"Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasinya yang salah, tetapi ekses sampingnya," kata Jazilul Fawaid dalam Halaqoh Kiai Muda MDS Rijatul Ansor Pandeglang dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Hufadz Manba'ul Qur'an, Labuan, Pandeglang, Kamis (8/10/2020).

Menurut Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, demokrasi yang masih diwarnai transaksional disebabkan masyarakat masih belum cerdas, masih belum sejahtera sehingga mudah terpengaruh money politics. "Demokrasi kita seringkali dibajak," ujarnya.

Gus Jazil menambahkan demokrasi di Indonesia cukup mahal. Untuk menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Pandeglang, misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp 56 miliar. "Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional. Sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua," tandasnya.

Karena itu Gus Jazil mengajak kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama yang menghadiri halaqah ini untuk menghindari transaksional dalam pemilihan kepala daerah. "Di NU janganlah ada transaksional. Demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada tidak bertentangan dengan Al Qur'an. Yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam Pilkada yang sifatnya curang," kata politikus PKB ini.

Sebelumnya, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang di Gedung KPRI Amanah Cikedal, Gus Jazil juga menjelaskan tentang demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada. "Karena sosialisasi Empat Pilar MPR ini di tengah-tengah pelaksanaan Pilkada Serentak, saya ingin mengkaitkan sosialisasi ini dengan pemilihan kepala daerah. Banyak kalangan, termasuk NU dan Ansor yang belum memahami hakikat demokrasi dan permusyawaratan," ujarnya.

Gus Jazil menjelaskan satu sila dalam Pancasila yang juga amat penting dalam kehidupan berpolitik yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. "Dari lima sila Pancasila, ada satu sila yang penting untuk dijalankan dalam kehidupan politik yaitu sila keeempat," sebutnya.

Gus Jazil menerangkan bahwa kata demokrasi tidak ada dalam Al Qur'an. Tetapi kata "permusyawaratan" atau musyawarah ada dalam Al Qur'an. "Apa sesungguhnya demokrasi? Demokrasi pada dasarnya adalah permusyawaratan. Pilkada merupakan bagian dari demokrasi, juga bagian dari permusyawaratan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Itu namanya demokrasi," jelasnya.

"Demokrasi, permusyawaratan dan Pilkada itu untuk menghasilkan pemimpin yang betul-betul amanah," sambungnya.

Gus Jazil menambahkan memilih pemimpin dengan permusyawaratan melalui Pilkada akan dipertanggungjawabkan melalui sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. "Jadi kita memilih dipertanggungjawabkan kepada Tuhan," tuturnya.

Karena itu, lanjut Gus Jazil, tidak ada satu pun nilai-nilai Empat Pilar MPR yang bertentangan dengan Al Qur'an. "Biasanya praktik di lapangan yang menyeleweng. Sama seperti orang yang mengaku Islam dan muslim tapi perilakunya masih belum sesuai dengan ajaran Islam," katanya.

Gus Jazil menegaskan semua warga negara tidak terkecuali harus memahami Empat Pilar MPR. "Semua warga negara termasuk calon pemimpin, calon gubernur, calon bupati harus mengerti Empat Pilar itu. Empat Pilar adalah warisan para kiai dan alim ulama. Dalam NU, hubbul wathon minal iman adalah bagian dari Empat Pilar. Gerakan pemuda Ansor adalah benteng Pancasila dan benteng NKRI," pungkasnya.***