JAKARTA - Sekretaris jenderal (Sekjen) Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh menegaskan, sistem pendataan masyarakat miskin atau dtks (data terpadu kesejahteraan sosial) milik pemerintah dalam hal ini Kemensos RI, harus diperbaiki.
"Ini krusial, tidak bisa tidak," kata Akhrom kepada wartawan, Senin (14/12/2020).
Ketegasan sikap Kornas-Jokowi, kata Akhrom, lantaran pihaknya telah terjun langsung melakukan pendataan di lapangan dan berhasil mengantongi ribuan data masyarakat terdampak pandemi yang terabaikan dalam program jaring pengaman sosial pemerintah saat ini.
Ia memaparkan, Kornas-Jokowi di penghujung tahun 2020-di hampir satu tahun pandemi melanda negeri-dalam waktu sekira 9 bulan program-program jaring pengaman sosial dilakukan pemerintah, berani menyatakan bahwa "masih banyak rakyat kelaparan, dan orang-orang dari berbagai sektor profesi terabaikan. Sehingga meski tak dinyatakan gagal, secara objektif memang bkan hanya satu program yang tak tepat sasaran,".
"Pasukan darat kami telah bekerja atas nama kemanusiaan. Jika Kementerian Sosial (Kemensos) RI serius untuk menerjemahkan semangat presiden Jokowi agar menjadi pandemi Covid-19 sebagai titik lompatan kemajuan, maka kami tegaskan untuk mari bersama-sama membenahi DTKS," kata Akhrom.
Akhrom menuturkan, sebagian data yang dimiliki Kornas-Jokowi sebenarnya pernah disampaikan dalam suatu webinar yang juga melibatkan anggota Komisi VIII DPR RI. "Responsnya baik saat ini. Anggota DPR tersebut menyadari bahwa fakta dalam data kami adalah bagian yang luput dari pengawasan DPR,".
"Tapi sayangnya tidak juga terlihat tindak lanjut dari anggota DPR tersebut. Lalu masyarakat harus mempercayai siapa untuk memenuhi hak mereka atas jaring pengaman sosial? Terlebih Mensosnya malah berurusan dengan KPK," tandas Akhrom.
Kornas-Jokowi, lanjut Akhrom, dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan semangat extraornidary presiden Jokowi dalam menanggulangi pandemi, "Kami siap memberi kontribusi lebih banyak untuk menyukseskan program-program jaminan sosial yang ditetapkan pemerintah,".
"Ada banyak hal yang bisa kami lakukan, dan segera akan kami sampaikan pada Pak Jokowi dan Mensos yang baru. Untuk saat ini, biarkan presiden menjalankan hak preogratifnya terlebih dahulu untuk memilih sosok yang berorientasi akhirat, berkiblat pada rakyat, dan tak tertawan kepentingan parpol. Sudah cukup lah parpol mengirim kadernya dan berujung di KPK," kata Akhrom.***
