Komisi VII DPR Berikan Kesempatan Badan Usaha Milik LAM Riau untuk Ikut Kelola Blok Rokan

JAKARTA - Salahsatu hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan perwakilan Pemprov Riau beserta Pertamina, Chevron dan Lembaga Adat Melayu Riau, adalah memberikan kesempatan LAM Riau untuk ikut mengelola Blok Rokan.

Hal tersebut diungkapkan Pimpinan Panja Migas DPR, yang juga Wakil Ketua Komisi VII, Alex Noerdin saat membacakan kesimpulan rapat, Selasa (09/2/2021).

"Panja Migas Komisi VII DPR berkesimpulan, bersedia memberikan hak investasi bisnis to bisnis, atas pengelolaan Blok Rokan, kepada Pemda Provinsi Riau melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nya, serta kepada Badan Usaha Milik Adat (BUMA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, sebagai bonus," ujarnya.

Dengan demikian menurut Legislator asal Sumatera Selatan itu, BUMA LAM harus benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik.

"BUMA LAM ini jadi mendapat tambahan hak lagi melalui Panja Migas ini, untuk ikut andil berinvestasi dengan sistem Bisnis to Bisnis atas Blok Rokan itu," lanjutnya.

Menurut Alex, pihaknya juga memastikan keberpihakan DPR terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau atas peralihan hak kelola Blok Rokan dari PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) kembali kepada Pemerintah melalui PT. Pertamina, dengan tetap memastikan tiga hak paten Pemda Provinsi Riau.

Ketiga hak paten yang diterima Provinsi Riau itu diungkapkannya terdiri dari hak Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, CSR dari perusahaan atau badan usaha yang nantinya akan ikut mengelola Blok Rokan itu dan hak kelola dalam bentuk Participating Interest (PI) sebesar 10 persen.

DPR kata Dia, melalui Panja Migas Komisi VII DPR dipastikan akan tetap mengawal realisasi dari kebijakan itu, serta mengingatkan semua pihak baik itu Pemda Riau maupun LAM Riau, agar benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan segera mungkin mencari partner bisnis untuk berinvestasi dalam pengelolaan Blok Rokan itu.

Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI, kata Alex, juga mendesak Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan agar segera menfalisitasi diskusi Businnes to Businnes atau B to B dengan badan usaha di daerah Riau.

Pihaknya meminta agar badan usaha di daerah bisa berpartisipasi ikut dalam mengelola ladang minyak di Blok Rokan yang beralih dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan.

"Panja Migas DPR RI, mendesak PT Pertamina Hulu Rokan dan PT CPI untuk segera menindaklanjuti aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat Riau terkait manfaat pengelolaan blok rokan," katanya. 

Diakhir rapat, Alex Nurdin juga mengatakan, dalam waktu dekat, Panja Migas DPR RI juga akan mengagendakan kunjungan ke blok Rokan di Riau. Tak hanya itu, kesimpulan rapat juga mendesak agar, Presiden Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan tetap memprioritaskan tenaga kerja putra daerah Riau yang tadinya bekerja di PT CPI. 

"Pokoknya tidak boleh ada yang diberhentikan," kata Alek," tutupnya.***