Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dipaksa Oral Seks, Sekretaris Mengaku Tak Berani Melawan Bos Bank Internasional
Hukum
18 jam yang lalu
Dipaksa Oral Seks, Sekretaris Mengaku Tak Berani Melawan Bos Bank Internasional
2
Paksa Sekretaris Oral Seks saat Sembahyang, Bos Bank, Jimmy: Saya Lagi Mabuk Pak
Hukum
19 jam yang lalu
Paksa Sekretaris Oral Seks saat Sembahyang, Bos Bank, Jimmy: Saya Lagi Mabuk Pak
3
Dukung KLB, Barisan Massa Demokrat Minta AHY Mundur dari Jabatan Ketum
Politik
19 jam yang lalu
Dukung KLB, Barisan Massa Demokrat Minta AHY Mundur dari Jabatan Ketum
4
Terangsang saat Kantor Sepi, Bos Bank Jimmy Cabuli 2 Sekretarisnya di Kantor
Peristiwa
19 jam yang lalu
Terangsang saat Kantor Sepi, Bos Bank Jimmy Cabuli 2 Sekretarisnya di Kantor
5
Siarkan Konten Horor di Rumah Kosong, Bigo Live Gandeng Raffi Ahmad
Peristiwa
20 jam yang lalu
Siarkan Konten Horor di Rumah Kosong, Bigo Live Gandeng Raffi Ahmad
6
Cabut Perpres Miras, Jokowi Dianggap Tunjukkan Sikap Demokratis
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Cabut Perpres Miras, Jokowi Dianggap Tunjukkan Sikap Demokratis
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Komisi VII DPR Berikan Kesempatan Badan Usaha Milik LAM Riau untuk Ikut Kelola Blok Rokan

Komisi VII DPR Berikan Kesempatan Badan Usaha Milik LAM Riau untuk Ikut Kelola Blok Rokan
Pimpinan Panja Migas DPR, yang juga Wakil Ketua Komisi VII, Alex Noerdin. (Foto: DPR.go.id)
Selasa, 09 Februari 2021 22:38 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Salahsatu hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan perwakilan Pemprov Riau beserta Pertamina, Chevron dan Lembaga Adat Melayu Riau, adalah memberikan kesempatan LAM Riau untuk ikut mengelola Blok Rokan.

Hal tersebut diungkapkan Pimpinan Panja Migas DPR, yang juga Wakil Ketua Komisi VII, Alex Noerdin saat membacakan kesimpulan rapat, Selasa (09/2/2021).

"Panja Migas Komisi VII DPR berkesimpulan, bersedia memberikan hak investasi bisnis to bisnis, atas pengelolaan Blok Rokan, kepada Pemda Provinsi Riau melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nya, serta kepada Badan Usaha Milik Adat (BUMA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, sebagai bonus," ujarnya.

Ads

Dengan demikian menurut Legislator asal Sumatera Selatan itu, BUMA LAM harus benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik.

"BUMA LAM ini jadi mendapat tambahan hak lagi melalui Panja Migas ini, untuk ikut andil berinvestasi dengan sistem Bisnis to Bisnis atas Blok Rokan itu," lanjutnya.

Menurut Alex, pihaknya juga memastikan keberpihakan DPR terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau atas peralihan hak kelola Blok Rokan dari PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) kembali kepada Pemerintah melalui PT. Pertamina, dengan tetap memastikan tiga hak paten Pemda Provinsi Riau.

Ketiga hak paten yang diterima Provinsi Riau itu diungkapkannya terdiri dari hak Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, CSR dari perusahaan atau badan usaha yang nantinya akan ikut mengelola Blok Rokan itu dan hak kelola dalam bentuk Participating Interest (PI) sebesar 10 persen.

DPR kata Dia, melalui Panja Migas Komisi VII DPR dipastikan akan tetap mengawal realisasi dari kebijakan itu, serta mengingatkan semua pihak baik itu Pemda Riau maupun LAM Riau, agar benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan segera mungkin mencari partner bisnis untuk berinvestasi dalam pengelolaan Blok Rokan itu.

Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI, kata Alex, juga mendesak Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan agar segera menfalisitasi diskusi Businnes to Businnes atau B to B dengan badan usaha di daerah Riau.

Pihaknya meminta agar badan usaha di daerah bisa berpartisipasi ikut dalam mengelola ladang minyak di Blok Rokan yang beralih dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan.

"Panja Migas DPR RI, mendesak PT Pertamina Hulu Rokan dan PT CPI untuk segera menindaklanjuti aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat Riau terkait manfaat pengelolaan blok rokan," katanya. 

Diakhir rapat, Alex Nurdin juga mengatakan, dalam waktu dekat, Panja Migas DPR RI juga akan mengagendakan kunjungan ke blok Rokan di Riau. Tak hanya itu, kesimpulan rapat juga mendesak agar, Presiden Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan tetap memprioritaskan tenaga kerja putra daerah Riau yang tadinya bekerja di PT CPI. 

"Pokoknya tidak boleh ada yang diberhentikan," kata Alek," tutupnya.***

wwwwww