Publik Ingin Pilkada 2022 Tetap Digelar, Fraksi PAN 'Ok'

JAKARTA - Anggota Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Guspardi Gaus menyatakan, pihaknya tidak keberatan jika pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dinormalisasi ke tahun 2022-2023.

Penyataan Guspardi tersebut, menyusul adanya dorongan publik yang tercermin dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia. Sebanyak 54,8 persen dari total 1.200 responden se-Indonesia memilih agar pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota untuk daerah yang masa jabatan gubernur, bupati, wali kotanya habis pada tahun 2022, dilakukan pada tahun yang sama (2022).

"Bagi Fraksi PAN tidak ada masalah, hanya berarti harus ada revisi terhadap Undang-Undang (UU) 10/2016," kata Guspardi kepada GoNews.co, Selasa (9/2/2021).

Politisi yang akrab disapa GG ini menegaskan, guna menjawab harapan publik itu berarti yang direvisi hanyalah UU 10/2016, bukan UU terkait kepemiluan lainnya seperti UU Pemilu (UU 7/2017) dan UU 42/2008.

"Kalau terkait RUU Pemilu, kan Fraksi PAN yang pertama kali menyatakan penolakan kemarin," ujar dia.

Demikian dari sisi regulasi, kemudian dari sisi teknis, kata GG, berarti perlu ada penambahan dana penyelenggaraan pilkada untuk memenuhi kebutuhan APD (Alat Pelindung Diri) dan aspek-aspek penegakan Prokes (Protokol Kesehatan) lainnya. Ini adalah konsekuensi bagi penyelenggaraan hajat demokrasi di tengah pandemi.

"Ya seperti teknis Pilkada 2020 kemarin yang kita selenggarakan di tengah pandemi Covid-19," kata GG yang juga duduk di Komisi II DPR RI dan Baleg (Badan Legislasi) DPR RI itu.***