Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
Nasional
19 jam yang lalu
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
2
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
Hukum
18 jam yang lalu
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
3
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
Hukum
17 jam yang lalu
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
4
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
Politik
16 jam yang lalu
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
5
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
Olahraga
12 jam yang lalu
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
6
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Umum
12 jam yang lalu
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Home  /  Berita  /  Politik

Kasus Kewarganegaraan Bupati Terpilih, Bukti RUU Pemilu Perlu Direvisi

Kasus Kewarganegaraan Bupati Terpilih, Bukti RUU Pemilu Perlu Direvisi
Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore. (foto: tangkapan layar facebook @amarikosarai01)
Jum'at, 12 Februari 2021 13:38 WIB
JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Titi Anggraini menilai, ada kekosongan hukum dalam UU Pemilu (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) terkait dengan kasus status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore.

Kasus Orient, menurut Titi, membuktikan perlunya UU Pemilu untuk direvisi.

"Tidak ada di dalam UU kita yang secara spesifik bisa menjawab fenomena hukum yang menimpa Orient," kata Titi dalam acara Sarasehan Kebangsaan #39 DN-PIM: 'Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia', Kamis, sebagaimana dikutip GoNews.co dari cnnindonesia.com, Jumat (12/2/2021).

Ads

Seperti diketahui, RUU Pemilu masuk dalam daftar Prolegnas (program legislasi nasional) prioritas 2021 yang ditetapkan Baleg (Badan Legislasi) DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) pada 11 Januari 2021.

Namun hingga masa sidang III 2021 berakhir pada Kamis (11/2/2021), DPR tak juga menetapkan Prolegnas tersebut melalui rapat paripurna.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memimpin paripurna penutupan, Kamis kemarin beralasan bahwa DPR masih membutuhkan masukan.

"Prolegnas akan diputuskan di Bamus (Badan Musyawarah) dalam masa sidang mendatang (masa sidang IV)," kata Dasco sebagaimana diberitakan GoNews.co, kemarin.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Politik, Pemerintahan
wwwwww