Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
'Dear' AHY, Jika Merasa Istana Campur Tangan maka Lakukanlah Ini!
Nasional
11 jam yang lalu
Dear AHY, Jika Merasa Istana Campur Tangan maka Lakukanlah Ini!
2
Terkuak, Eko Sudah Tidak Latihan di Markas Pelatnas Olimpiade Sejak Juli 2020
Olahraga
19 jam yang lalu
Terkuak, Eko Sudah Tidak Latihan di Markas Pelatnas Olimpiade Sejak Juli 2020
3
Moeldoko Kudeta Demokrat, SBY Ajak Kadernya 'Perang'
Politik
21 jam yang lalu
Moeldoko Kudeta Demokrat, SBY Ajak Kadernya Perang
4
Pernah Laporkan Abu Janda, Kini Haris Pratama Dicopot dari Jabatan Ketua Umum KNPI
Politik
21 jam yang lalu
Pernah Laporkan Abu Janda, Kini Haris Pratama Dicopot dari Jabatan Ketua Umum KNPI
5
Ngaku Bandel, Sori Endah: Harus Ada Solusi Terbaik
Olahraga
18 jam yang lalu
Ngaku Bandel, Sori Endah: Harus Ada Solusi Terbaik
6
Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP
Politik
21 jam yang lalu
Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP
Home  /  Berita  /  Hukum

Pakar Setuju Jika Terbukti Bersalah, Juliari, 'Madam', dan 'Anak Pak Lurah' Dihukum Mati

Pakar Setuju Jika Terbukti Bersalah, Juliari, Madam, dan Anak Pak Lurah Dihukum Mati
Koruptor dana bansos, Juliari Batubara. (Foto: Istimewa)
Rabu, 17 Februari 2021 14:13 WIB
JAKARTA - Dorongan agar koruptor bantuan sosial (bansos) dihukum mati terus disuarakan dari berbagai kalangan.

Salah satunya disuarakan oleh pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat kasus korupsi bansos selain Juliari Peter Batubara (JPB) yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial.

Pihak-pihak lain yang dimaksud adalah sosok "Madam" dan "Anak Pak Lurah” yag kerap dikaitkan dalam pemberitaan korupsi bansos.

Ads

Menurut Abdul Fickar, korupsi bansos bukan hanya melanggar Pasal 2 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), melainkan juga melanggar Pasal 28 huruf i UUD 1944.

"Sebenarnya berdasarkan UUD45 Pasal 28 i hak untuk hidup termasuk hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi maksimalnya adalah hukuman seumur hidup tanpa hak remisi," ujar Abdul Fickar, Rabu (17/2).

Abdul Fickar pun mengaku sangat setuju terhadap para koruptor dihukum mati.

"Saya sangat setuju terhadap koruptor Juliari Batubara dan lain-lainnya termasuk 'Madam' dan 'Anak Pak Lurah' jika terbukti, dijatuhi hukuman seumur hidup sampai busuk (mati) di penjara," tegas Abdul.

Sebab, kata Abdul, korupsi bansos merupakan kasus perbuatan rasuah yang sangat keji dan tidak tahu diri.

“Sudah jadi pejabat tinggi tapi menyalahgunakan jabatannya di masa bencana. Yang dikorupsi juga jatah rakyat pula, ini korupsi paling keji!" pungkasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwww