Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
'Dear' AHY, Jika Merasa Istana Campur Tangan maka Lakukanlah Ini!
Nasional
12 jam yang lalu
Dear AHY, Jika Merasa Istana Campur Tangan maka Lakukanlah Ini!
2
Terkuak, Eko Sudah Tidak Latihan di Markas Pelatnas Olimpiade Sejak Juli 2020
Olahraga
20 jam yang lalu
Terkuak, Eko Sudah Tidak Latihan di Markas Pelatnas Olimpiade Sejak Juli 2020
3
Moeldoko Kudeta Demokrat, SBY Ajak Kadernya 'Perang'
Politik
22 jam yang lalu
Moeldoko Kudeta Demokrat, SBY Ajak Kadernya Perang
4
Pernah Laporkan Abu Janda, Kini Haris Pratama Dicopot dari Jabatan Ketua Umum KNPI
Politik
22 jam yang lalu
Pernah Laporkan Abu Janda, Kini Haris Pratama Dicopot dari Jabatan Ketua Umum KNPI
5
Ngaku Bandel, Sori Endah: Harus Ada Solusi Terbaik
Olahraga
18 jam yang lalu
Ngaku Bandel, Sori Endah: Harus Ada Solusi Terbaik
6
Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP
Politik
21 jam yang lalu
Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP
Home  /  Berita  /  Hukum

Warning ke Wamenkumham, Ketua Fraksi NasDem: Jangan Intervensi Jaksa!

Warning ke Wamenkumham, Ketua Fraksi NasDem: Jangan Intervensi Jaksa!
Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali. (Foto:Istimewa)
Rabu, 17 Februari 2021 14:47 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) harus berdiri sendiri dalam menuntut suatu perkara. Mereka tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah.

Demikian diungkapkan Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali menyikapi pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej yang menyebut bahwa dua mantan menteri Jokowi yang terlibat korupsi bisa dihukum mati.

Kedua mantan menteri yang dimaksud adalah mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Ads

"Hukum tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tapi lebih kepada rasa keadilan publik, jadi tidak bisa kemudian diintervensi, atas dasar keinginan dia," ucap Ahmad Ali, Rabu (17/2/2021).

Anggota Komisi III DPR ini menegaskan kepada Wamenkumham agar tidak mengintervensi jalannya persidangan dengan membangun opini publik semacam itu.

Dia mengingatkan bahwa jaksa menuntut atas dasar fakta persidangan. Artinya, seorang pejabat pemerintah seharuna mendorong agar proses peradilan ini berjalan secara terbuka.

"Jangan kita intervensi, sehingga kemudian nanti mengganggu jalannya persidangan itu," katanya.

"Supaya kemudian tidak ada orang dituntut hanya karena berdasarkan opini, biar saja kemudian mekanisme persidangan," tegasnya.

Ahmad Ali menekankan agar JPU tidak terpengaruh dengan masukan-masukan pemerintah yang justru mencederai hukum itu sendiri.

"Kemudian jaksa jangan terpengaruh dengan opini-opini itu. Jaksa melihat case ini berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidanhan nanti," pungkasnya.***

wwwwww