Demo Tolak Kudeta Myanmar Berlanjut di Ruang Siber

NAYPYIDAW - Sejumlah hacker atau peretas yang disebut Myanmar Hackers, menyerang situsweb pemerintah Myanmar yang dikelola militer pada Kamis (18/2/2021), setelah militer mematikan akses internet selama empat malam beruntun.

Mereka meretas situsweb Bank Sentral, laman propaganda militer Myanmar, tv negara MRTV, otoritas pelabuhan, serta Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan.

Serangan siber ini dilakukan sehari usai ribuan orang berdemo di seluruh negeri untuk memprotes kudeta militer Myanmar, dan demo-demo lainnya untuk menentang kudeta militer di negara itu.

"Kami berjuang demi keadilan di Myanmar," kata kelompok hacker itu di akun Facebook-nya.

"Ini seperti protes massal di depan situsweb pemerintah," lanjut peretas Myanmar dikutip GoNews.co dari Kompas.com, Kamis.

Di Myanmar, Internet masih mati pada pukul 01.00 Kamis dini hari waktu setempat, menurut NetBlocks, grup pemantau pemadaman internet di seluruh dunia yang berbasis di Inggris.

Seperti diberitakan sebelumnya, Beberapa aksi unjuk rasa atau demonstrasi menolak kudeta terjadi di Myanmar, sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan militer pada Senin (31/1/2021).

"Kami tidak ingin kediktatoran militer," suara yang dilaporkan terdengar keluar dari puluhan ribu orang pengunjuk rasa di kota Yangon, Myanmar, Minggu (07/02/2021), dikutip dari bbcindonesia.

Para pengunjuk rasa meminta Suu Kyi dibebaskan, mereka juga menolak pemblokiran internet yang diberlakukan sejak Sabtu.

Suu Kyi dilaporkan tak terlihat sejak kudeta, namun Partai NLD (Liga Nasional untuk Demokrasi) menduga Suu Kyi berada dalam tahanan rumah, seperti dikutip kantor berita Associated Press. Tak hanya Suu Kyi, ratusan anggota parlemen juga dikabarkan ditahan meski pembebasan secara berangsur dikabarkan telah dilakukan.

Selain di Yangon, unjuk rasa juga terjadi di Kota Mawlamine dan Mandalay, pada Minggu.

Sebelumnya, Ratusan dosen dan mahasiswa juga berkumpul di luar Universitas Dagon pada Jumat (05/2/2021) dengan simbol tiga jari - tanda yang banyak dilakukan oleh para pengunjuk rasa untuk menunjukkan penentangan terhadap militer.

Tak hanya mereka, kelompok pengacara juga dilaporkan melakukan unjuk rasa.

Sikap penolakan terhadap kudeta militer juga ditunjukkan oleh seorang dokter dengan memilih berhenti bertugas. Dr Naing Htoo Aung, seorang ahli anestesi berusia 47 tahun di Rumah Sakit Mongywa di Wilayah Sagaing, mengatakan kepada BBC Burma; "Saya mengundurkan diri karena saya tidak bisa bekerja di bawah seorang diktator militer yang tidak peduli dengan negara dan rakyatnya. Ini adalah tanggapan terbaik yang bisa saya berikan pada mereka,".

Tampuk kekuasaan kini, dipegang oleh Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing. Sebelas menteri dan deputi, termasuk di bidang keuangan, kesehatan, dalam negeri dan luar negeri, telah diganti.

Dalam pertemuan pertama kabinetnya pada Selasa, Min Aung Hlaing mengulangi bahwa pengambilalihan itu 'tak terelakkan' setelah militer membuat tudingan adanya kecurangan pemilu.***