Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalahkan Brian Yang, Vito Melaju ke Perempatfinal
Olahraga
21 jam yang lalu
Kalahkan Brian Yang, Vito Melaju ke Perempatfinal
2
Surati Menkumham, Kapolri dan Menkopolhukam, AHY Minta KLB PD Ilegal di Sumut Dihentikan
Politik
19 jam yang lalu
Surati Menkumham, Kapolri dan Menkopolhukam, AHY Minta KLB PD Ilegal di Sumut Dihentikan
3
Kubu Pro dan Penolak KLB Demokrat Bentrok, Pegawai SPBU dan Sekuriti Terluka
Peristiwa
17 jam yang lalu
Kubu Pro dan Penolak KLB Demokrat Bentrok, Pegawai SPBU dan Sekuriti Terluka
4
Jika Moeldoko Berhasil Kudeta, Demokrat Bisa Dapat Jatah Menteri dari Jokowi
Politik
18 jam yang lalu
Jika Moeldoko Berhasil Kudeta, Demokrat Bisa Dapat Jatah Menteri dari Jokowi
5
Tok...! Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat
Peristiwa
16 jam yang lalu
Tok...! Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat
6
Izin Laga Timnas Keluar, Iwan Bule: Hanya 272 Orang Yang Boleh di Lapangan
Sepakbola
20 jam yang lalu
Izin Laga Timnas Keluar, Iwan Bule: Hanya 272 Orang Yang Boleh di Lapangan
Home  /  Berita  /  Internasional

Demo Tolak Kudeta Myanmar Berlanjut di Ruang Siber

Demo Tolak Kudeta Myanmar Berlanjut di Ruang Siber
Ilustrasi. (ist./sxc.hu)
Kamis, 18 Februari 2021 09:58 WIB
NAYPYIDAW - Sejumlah hacker atau peretas yang disebut Myanmar Hackers, menyerang situsweb pemerintah Myanmar yang dikelola militer pada Kamis (18/2/2021), setelah militer mematikan akses internet selama empat malam beruntun.

Mereka meretas situsweb Bank Sentral, laman propaganda militer Myanmar, tv negara MRTV, otoritas pelabuhan, serta Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan.

Serangan siber ini dilakukan sehari usai ribuan orang berdemo di seluruh negeri untuk memprotes kudeta militer Myanmar, dan demo-demo lainnya untuk menentang kudeta militer di negara itu.

Ads

"Kami berjuang demi keadilan di Myanmar," kata kelompok hacker itu di akun Facebook-nya.

"Ini seperti protes massal di depan situsweb pemerintah," lanjut peretas Myanmar dikutip GoNews.co dari Kompas.com, Kamis.

Di Myanmar, Internet masih mati pada pukul 01.00 Kamis dini hari waktu setempat, menurut NetBlocks, grup pemantau pemadaman internet di seluruh dunia yang berbasis di Inggris.

Seperti diberitakan sebelumnya, Beberapa aksi unjuk rasa atau demonstrasi menolak kudeta terjadi di Myanmar, sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan militer pada Senin (31/1/2021).

"Kami tidak ingin kediktatoran militer," suara yang dilaporkan terdengar keluar dari puluhan ribu orang pengunjuk rasa di kota Yangon, Myanmar, Minggu (07/02/2021), dikutip dari bbcindonesia.

Para pengunjuk rasa meminta Suu Kyi dibebaskan, mereka juga menolak pemblokiran internet yang diberlakukan sejak Sabtu.

Suu Kyi dilaporkan tak terlihat sejak kudeta, namun Partai NLD (Liga Nasional untuk Demokrasi) menduga Suu Kyi berada dalam tahanan rumah, seperti dikutip kantor berita Associated Press. Tak hanya Suu Kyi, ratusan anggota parlemen juga dikabarkan ditahan meski pembebasan secara berangsur dikabarkan telah dilakukan.

Selain di Yangon, unjuk rasa juga terjadi di Kota Mawlamine dan Mandalay, pada Minggu.

Sebelumnya, Ratusan dosen dan mahasiswa juga berkumpul di luar Universitas Dagon pada Jumat (05/2/2021) dengan simbol tiga jari - tanda yang banyak dilakukan oleh para pengunjuk rasa untuk menunjukkan penentangan terhadap militer.

Tak hanya mereka, kelompok pengacara juga dilaporkan melakukan unjuk rasa.

Sikap penolakan terhadap kudeta militer juga ditunjukkan oleh seorang dokter dengan memilih berhenti bertugas. Dr Naing Htoo Aung, seorang ahli anestesi berusia 47 tahun di Rumah Sakit Mongywa di Wilayah Sagaing, mengatakan kepada BBC Burma; "Saya mengundurkan diri karena saya tidak bisa bekerja di bawah seorang diktator militer yang tidak peduli dengan negara dan rakyatnya. Ini adalah tanggapan terbaik yang bisa saya berikan pada mereka,".

Tampuk kekuasaan kini, dipegang oleh Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing. Sebelas menteri dan deputi, termasuk di bidang keuangan, kesehatan, dalam negeri dan luar negeri, telah diganti.

Dalam pertemuan pertama kabinetnya pada Selasa, Min Aung Hlaing mengulangi bahwa pengambilalihan itu 'tak terelakkan' setelah militer membuat tudingan adanya kecurangan pemilu.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Peristiwa, Politik, Internasional, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwww